Keberanian Jokowi Melakukan Reformasi Fiskal Ditunggu

Destry Damayanti, Kepala Ekonom Bank Mandiri, mengatakan mau tak mau pemerintahan yang baru mesti melakukan reformasi anggaran. Apalagi, ruang fiskal yang tersedia bagi pemerintahan Jokowi hanya sekitar Rp 23 triliun.

Anggaran ini tidak memungkinkan pemerintahan baru untuk merealisasikan program-program besarnya, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan pelabuhan, pemberdayaan pertanian, dan sebagainya.

?Sangat tidak mungkin program-program tersebut dapat tercapai. Keberanian Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk melakukan reformasi RAPBN 2015 menjadi sangat penting dan dinanti semua pihak,? kata Destry seperti dikutip dari Majalah Tempo.

Anton H Gunawan, ekonom Universitas Indonesia, mengatakan sejumlah program utama yang disiapkan Jokowi sebetulnya sudah ada dalam program pemerintahan sekarang. Namun perlu ada realokasi anggaran yang tepat dan akurat untuk memperkuat program-program tersebut.  ?Beberapa saja kan belum bisa terserap dengan baik,? kata dia.

Menurut dia, sempitnya ruang fiskal yang tersedia bagi administrasi Jokowi membuatnya kesulitan untuk merealisasikan berbagai program pembangunananya. Meski begitu, dengan reformasi mendasar dari sisi penerimaan dan ketepatan dalam realokasi pengeluaran termasuk anggaran subsidi, pemerintah baru diyakini mampu memenuhi kebutuhan anggarannya.