KATADATA ? Tim Transisi Jokowi sedang mempersiapkan beberapa upaya melebarkan ruang fiskal di dalam APBN 2015. Upaya ini dilakukan agar pemerintahan Jokowi bisa merealisasikan beberapa program prioritas di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat pada awal pemerintahannya.
Salah satu upaya penyediaan ruang fiskal ini adalah dengan mengurangi besaran subsidi. Tim Transisi masih mengkaji pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dengan menaikkan harga sebesar Rp 1.000-Rp 3.000 per liter. Dalam kajiannya kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan dalam dua tahap, yaitu Oktober 2014 dan Maret 2015.
(Baca:Menkeu: Pemerintah Mendatang Harus Naikkan Harga BBM Subsidi)
Selain mengurangi subsidi, penerimaan negara juga akan ditingkatkan dengan mengubah sistem perpajakan. "Itu pendekatan-pendekatan yang bukan saja pendekatan sistem, kelembagaan, tapi juga langsung kita fokus terhadap data yang riil. Misalnya, mengapa ada tax gap yang besar," ujar Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto, saat ditemui Katadata di Jakarta, (20/8).
Menurut Hasto, untuk mencapai rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 16 persen dalam lima tahun pemerintahan ke depan, Tim Transisi sudah menyiapkan beberapa rekomendasi untuk Jokowi. Salah satunya dengan penggalian wajib pajak berbasis sektoral dan penerapan sistem pajak online. "Di Jakarta dijadikan (sistem pajak) online itu, naik (penerimaan pajaknya) hinga Rp32-37 triliun. Apalagi ini Indonesia," ujarnya.
Upaya lain untuk memperlebar ruang fiskal ini, kata Hasto, adalah dengan melakukan penghematan anggaran pada berbagai kementerian dan lembaga. Dia menilai banyak kementerian dan lembaga yang belum begitu menerapakan sistem alokasi anggaran yang berkeadilan sosial dan lebih efektif. Meski demikian, dia belum selesai menghitung berapa besar penghematan yang bisa dilakukan pada kementerian dan lembaga tersebut.