Selain itu, tantangan menteri ESDM juga mempercepat pembangunan pembangkit listrik antara 6 ribu megawatt hingga 10 ribu megawatt.
Deputi Pengendalian Komersil Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Minyak dan Gas (SKK Migas) Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan, menteri ESDM selanjutnya harus mampu berkoordinasi dengan seluruh sektor secara baik. ?Begitu listrik mampat saja, nggak bisa ekonomi berjalan baik. Jadi butuh menteri ESDM yang bisa koordinasi baik dengan seluruh sektor,? terang dia.
Dia tidak mau menyebutkan nama yang dinilai pantas menduduki posisi itu. Menurut dia, sebaiknya posisi itu berasal dari kalangan profesional yang sudah memiliki pengalaman.
Wood Mackenzie, lembaga konsultasi dan riset di bidang energi, logam, dan tambang, berharap administrasi Joko Widodo dapat serius membenahi sektor minyak dan gas (migas). Ada beberapa persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini, yakni tingginya konsumsi BBM, produksi migas yang terus turun, serta ketidakstabilan peraturan.
Administrasi Jokowi, begitu dia akrab dipanggil, diharapkan segera menyelesaikan revisi UU Migas serta memformulasikan peran regulator di sektor hulu migas. Hal ini terutama setelah Mahkamah Konstitusi membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) pada November 2012.
Wood Mackenzie berharap di bawah administrasi Jokowi Pertamina dapat memainkan peranan yang lebih besar di sektor hulu migas. ?Meski begitu, presiden yang baru juga perlu menyadari manfaat dari bekerja sama dengan inverstor global, terutama untuk mengamankan pengetahuan teknologi serta investasi,? tutur Andrew Harwood, Senior Upstream Analyst Wood Mackenzie.