?Pajak penambahan modal (capital gain tax) untuk aset seperti real estate harus ditingkatkan untuk meredam perilaku spekulatif,? kata dia.
Ketiga, mengurangi ketimpangan antara wilayah desa dan kota. Begitu pula antara wilayah barat dengan timur. Hal ini, menurut Emil, dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang mampu melengkapi dengan pengetahuan dan kemampuan yang sesuai kebutuhan di pasar kerja.
Ekonom UI Faisal Basri mengatakan, selama ini subsidi BBM telah menyandera anggaran negara. Bahkan, beban subsidi sudah menyedot sekitar 30 persen dari total pengeluaran selama periode 2009-2014.
Semestinya, kata dia, alokasi dana subsidi bisa dipakai sebagai jaminan perlindungan masyarakat (social protection). ?Soal social protection Indonesia kalah dari Timor Leste. Di sana jumlahnya 5 persen dari PDB (produk domestik bruto), kita cuma 1,2 persen. Makanya orang yang terpinggirkan di Indonesia itu ya nestapa banget,? kata dia.
Dia menyarankan agara pemerintah segera menghapus subsidi BBM. Dia menyebutkan, di negara lain yang kekayaan alamnya lebih sedikit dari Indonesia pun mampu menaikan harga BBM, seperti Timor Leste, Vietnam, Thailand, maupun Filipina.
"Jadi bukan tersandera tapi menyandera diri sendiri. Gara-gara subsidi BBM nggak berkesudahan, efeknya ke mana-mana. Anggaran dipotong dan yang diuntungkan cuma kelas menengah ke atas," tuturnya.