Ketua MPR Minta Kembali ke Ekonomi Pancasila, Mengapa?

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) berbincang dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirad. Bamsoet imbu pemerintah terapkan ekonomi Pancasila di tengah maraknya tantangan ekonomi global akibat pandemi corona.
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Ekarina
20/6/2020, 20.06 WIB

Bahkan untuk garam, setiap tahunnya Indonesia mengimpor separuh kebutuhan garam nasional atau sekitar 1,5 juta ton. "Padahal wilayah Indonesia sebagian besar lautan," ujarnya.

Tak hanya itu, dia pun heran Indonesia juga merupakan importir gula terbesar di dunia dengan total 4,45 juta ton, melebihi Tiongkok yakni 4,2 juta ton pada tahun 2017 hingga 2018. Padahal, penduduk Tiongkok jauh lebih banyak dibandingkan RI.

(Baca: Bank Dunia Prediksi 71 Juta Orang Menjadi Sangat Miskin Akibat Pandemi)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan ekonomi Pancasila masih belum bisa diterapkan di Tanah Air. Hal ini karena masih belum mendekatinya konsep perekonomian Indonesia dengan tokoh di balik sistem tersebut.

"Ekonomi Pancasila kita belum sampai sebuah grand theory. Tokoh di balik ini adalah Bung Hatta. Tapi siapa yang mengikuti Bung Hatta dengan benar? Menurut saya, kita memang sudah coba mendekati tetapi masih jauh dari gagasan, pemikiran dan kehendak Hatta," kata Suharso dalam seminar yang sama.

Suharso berharap konsep ekonomi Pancasila bisa diajarkan lebih dalam di lingkungan universitas. Tujuannya, agar generasi muda bisa menerapkan sistem tersebut dengan baik guna mewujudkan kedaulatan ekonomi dan politik.
Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria