Sri Mulyani Keluhkan Belanja Pusat dan Daerah Sering Tidak Sinkron

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa program belanja pusat dan daerah sering kali tidak sinkron, terutama yang terkait dengan proyek infrastruktur.
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Happy Fajrian
23/6/2020, 15.52 WIB

Adapun anggaran negara tahun depan akan diberikan berdasarkan suatu program, bukan kebutuhan k/l. Desain ulang sistem penganggaran tersebut mengadopsi money follow program. "Jadi programnya jelas sehingga uangnya jelas kenapa dianggarkan sekian," katanya.

(Baca: RAPBN 2021 Disepakati, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Masih Rapuh)

Sri Mulyani menjelaskan, desain ulang anggaran dengan prinsip anggaran mengikuti program sebenarnya ingin diterapkan tahun ini. Namun, rencana ini terganggu oleh pandemi virus corona atau Covid-19. Alhasil, kebijakan tersebut akan diimplementasikan tahun depan.

Dari implementasi anggaran mengikuti besaran program, ia menjelaskan, pihaknya telah mendesain ulang program kementerian/lembaga tahun depan. Redesain program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon I, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi dari kementerian/lembaga.

Rumusan redesain anggaran ini, lanjut Sri Mulyani, disusun oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan berkoordinasi kepada kementerian/lembaga terkait.

"Dari hasil redesain program, didapatkan efisiensi dari 428 menjadi 102 program. Sehingga ini tidak ada lagi visi misi kementerian atau eselon I sendiri saja, kita satu visi," ujarnya.

(Baca: Sri Mulyani Prediksi Rupiah 14.900 - 15.300 per Dolar AS Tahun Depan)

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria