Sri Mulyani menyebut proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia akan sangat rumit lantaran jumlah penduduk yang besar. Apalagi, jenis vaksin yang didistribusikan berbeda-beda. "Oleh karena itu peranan pemerintah daerah serta berbagai fasilitas kesehatan yang dimiliki daerah itu menjadi luar biasa sangat penting untuk suksesnya vaksinasi," ujar dia.
Estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk vaksinasi Covid-19 mencapai Rp 73 triliun. Target sasaran vaksinasi pada tahun 2021 yang dibiayai pemerintah adalah seluruh masyarakat yang memenuhi syarat dengan memperhatikan herd immunity (100%) dan efficacy rate (60%).
Anggota Komite IV DPD Arniza Nilawati pesimistis bahwa setiap daerah dapat memberi dukungan terhadap program vaksinasi. Hal ini karena pendapatan asli daerah yang kian menurun di tengah pandemi. PAD pada tahun 2020 diproyeksi turun 15% dari Rp 293,6 triliun menjadi Rp 250,3 triliun akibat dampak virus corona, sedangkan pendapatan APBD turun 5,3% dari Rp 1.198,4 triliun menjadi Rp 1.134,8 triliun.
Selain itu, menurut dia, banyak bencana yang juga tengah dihadapi oleh pemerintah daerah. Daerah yang mengalami bencana harus memprioritaskan anggaran untuk penanganan bencana tersebut. "Bencana di mana-mana saat ini seperti susul menyusul," kata Arniza dalam kesempatan yang sama.
Ketua Komite IV DPD Sukiryanto menyarankan pemerintah pusat dapat membuat kebijakan yang berbeda mengenai vaksinasi untuk karyawan perusahaan besar untuk membantu keuangan negara. "Kalau ada perusahaan besar yang memiliki cukup uang, vaksinasi karyawannya mungkin bisa tidak ditanggung negara namun perusahaan," ujar Sukiryanto.