Sri Mulyani Minta BI-OJK Dorong Kredit Proyek-proyek Hijau Lebih Murah
Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana untuk mencapai target penurunan gas emisi rumah kaca mencapai ribuan triliunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, sebagian besar dana tersebut harus dipenuhi oleh pembiayaan perbankan sehingga dibutuhkan dukungan kebijakan Bank Indonesia dan OJK untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor hijau.
"Bank sentral dan OJK perlu memberikan sinyal bahwa sekarang investasi di proyek perubahan iklim itu risikonya diturunkan dan tentu dalam hal ini ATMR (aset tertimbang menurut risiko)-nya mestinya dibuat lebih rendah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers usai pertemuan hari pertama G20 jalur Keuangan di Bali, Kamis (9/12).
ATMR adalah adalah komposisi pos-pos neraca yang telah dikalikan dengan persentase bobot risiko dari masing-masing pos itu sendiri. Semakin tinggi ATMR maka semakin tinggi risiko penempatan aset bank.
Selain kebijakan ATMR, Sri Mulyani juga berharap OJK dan BI akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemihakan lainnya untuk mendorong penyaluran kredit ramah lingkungan. "Nanti kami diskusikan dengan BI dan OJK bagaimana mengekselerasinya," kata dia.
Ia juga mengatakan, tidak menutup kemungkinkan pemerintah akan memberikan dukungan lain dengan memberikan penjaminan proyek, subsidi, hingga insentif perpajakan. Menurut Sri Mulyani, pentingnya memberi dukungan kepada sektor swasta yang ikut mendanai proyek perubahan iklim karena pemerintah tidak bisa sendirian mengatasi masalah ini.
Menurut dia, dua sektor yang sangat penting yakni kehutanan dan penggunaan lahan, serta transportasi dan energi membutuhkan anggaran yang besar. Ia memperkirakan biaya untuk menurunkan emisi hingga 41% pada 2023 di dua sektor itu saja sudah mencapai Rp 3.590 triliun. Pembiayaan untuk kehutanan mencapai Rp 90 triliun, sedangkan untuk transportasi dan energi mencapai Rp 3.500 triliun.
"Ini tidak kecil, karena belanja APBN kita satu tahun itu Rp 2.700 triliun dantidak mungkin hanya untuk sektor energi saja," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perrwy Warjiyo yang juga hadir dalam acara yang sama dengan Sri Mulyani mengatakan bank sentral sebenarnya sudah punya regulasi terkait dukungan terhadap perubahan iklim. Ini berupa kebijakan makroprudensial hijau yang memberi hak istimewa ke proyek-proyek penanganan perubahan iklim dalam memperoleh kredit.
Dukungan kemudahan pembiayaan tersebut antara lain kepada sektor otomotif dan properti. BI memberikan keringanan dalam ketentuan rasio loan o-value (LTV) dan uang muka untuk dua sektor tersebut sehingga berbeda dengan sektor non-hijau.
"Namun untuk sementara waktu karena masalah pandemi ,maka ini tidak dibedakan, tapi kalau pandeminya sudah berlalu dan kreditnya juga sudah mulai tumbuh, tentu saja akan ada pembedaan antara kebijakan makropurdensial yang hijau dan tidak hijau," kata Perry.