Tarif Listrik dan Pertalite Tak Naik, Sri Mulyani Hitung Ulang APBN

Pemerintah memastikan tarif listrik dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tidak naik meski harga minyak dunia meningkat beberapa pekan terakhir akibat perang Rusia dan Ukraina. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan langkah ini nanti akan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"BBM kita tidak naik. Pertalite belum diubah, premium sudah hilang sekarang. Ini yang menyebabkan, kami akan membayar kompensasi ke Pertamina karena harga-harga tersebut tidak naik," kata Sri Mulyani dalam diskusi secara daring, Selasa (22/3).

Dengan adanya kompensasi tersebut, menurut Sri Mulyani, pihaknya akan menghitung kembali bagaimana dampak dari kenaikan harga komoditas dunia, termasuk minyak terhadap APBN. Kenaikan harga ini memang akan mendorong kenaikan belanja lewat pembengkakan subsidi energi, tetapi di sisi lain berpeluang menambah penerimaan negara. 

Sementara terkait kompensasi terhadap BBM jenis Pertamax, Sri Mulyani tidak memberikan keterangan yang jelas. Ia hanya menyebut bahwa BBM jenis ini yang banyak dikonsumsi oleh kelompok masyarakat kaya sudah ikut terimbas kenaikan harga minyak.

Ia menjelaskan, langkah pemerintah mengkompensasi kenaikan harga Pertalite dan tarif listrik bertujuan menjaga konsumsi masyarakat. Kedua kebutuhan tersebut termasuk kelompok administered price atau harganya ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, ada pilihan bagi pemerintah untuk menahan atau meneruskan kenaikan harga tersebut ke konsumen atau tidak.

"Pilihannya kalau syok dari kenaikan bahan bakunya di passover ke rakyat naiknya tinggi maka konsumsinya jeblok semua," kata Sri Mulyani.

Bendahara negara itu mengatakan kenaikan harga-harga bukan hanya terjadi pada komoditas energi, tetapi juga komoditas pangan. Kendati demikian, pendekatan yang diambil pemerintah untuk menahan dampak kenaikan harga pangan terhadap konsumen akan berbeda. Pemerintah akan mempertebal bantuan sosial untuk menahan syok tersebut.

"Kalau makanan itu lebih rumit lagi. Kalau subsidi melalui komoditas seperti harga listrik, harga minyak, itu kan supplier-nya monopoli, hanya PLN dan Pertamina. Kalau pangan, produsennya banyak sekali dan distribusinya juga terpencar di lebih dari 30 ribu pasar," kata Sri Mulyani.

Penebalan bantuan sosial, menurut dia, akan diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Saat pandemi, bantuan sosial diberikan kepada masyarakat untuk menahan syok akibat banyak yang kehilangan pekerjaan. Namun, saat ini menurutnya berbeda, bantuan sosial diberikan untuk menahan syok dari daya beli.

Dia mengatakan pemerintah juga sudah beberapa kali rapat untuk mendorong agar penyaluran bansos dipercepat. Meski demikian, ia juga menyadari bahwa jumlah penerima bansos tersebut tidak mencakup jumlah masyarakat secara keseluruhan. Kelompok masyarakat kelas menengah diperkirakan akan ikut menghadapi tekanan yang cukup berat.