Kemenkeu Ajukan PMN untuk 4 BUMN, Ada SMF Hingga Wijaya Karya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mendalami rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2024. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Len Industri, PT Aviasi Pariwisata Indonesia, dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan pemerintah akan memberikan PMN sebesar Rp 1,53 triliun untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Dana PMN itu akan digunakan untuk pemenuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Manfaat PMN dapat menjaga porsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dengan porsi 75% melalui dukungan pendanaan perseroan kepada perbankan,” kata Rionald dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI, Rabu (20/9).
Selanjutnya, pemerintah juga berencana untuk memberikan PMN tunai senilai Rp 1,75 triliun dan PMN non-tunai senilai Rp 456,2 miliar kepada PT Len Industri sebagai holding company BUMN industri pertahanan. Dengan demikian, total nilai PMN untuk PT Len Industri mencapai Rp 2,2 triliun.
PMN tersebut akan dialokasikan untuk empat entitas. PT Len Industri akan menerima suntikan modal Rp 367 miliar untuk pembangunan radar nasional. Selanjutnya, PT Pal Indonesia sebesar Rp 427 miliar, PT Dirgantara Indonesia Rp 543 miliar, dan PT Pindad senilai Rp 417 miliar.
“Urgensi PMN untuk PT Len Industri untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan sehingga akan memperbaiki tingkat leverage dan mempermudah perusahaan mendapat modal kerja baru, sehingga perusahaan dapat menyelesaikan proyek-proyek baru di bidang pertahanan nasional,” kata Rionald.
Selanjutnya, PT Aviasi pariwisata Indonesia atau InJourney yang merupakan holding BUMN pariwisata akan mendapatkan PMN sebesar Rp 1,01 triliun. InJourney diharapkan dapat menjadi motor penggerak percepatan proses pemulihan bisnis sektor aviasi dan pariwisata akibat pandemi Covid-19.
“Rencananya penggunaan PMN difokuskan untuk memperbaiki struktur permodalan pada subholding dalam memenuhi kewajiban belanja modal pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang telah jatuh tempo,” katanya.
Terakhir, pemerintah mengajukan PMN sebesar Rp 6 triliun untuk PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Rionald Silaban mengatakan PMN senilai Rp 6 triliun yang diajukan emiten konstruksi pelat merah ini sebagai salah satu strategi untuk memperkuat keuangan WIKA.
"Pada 2014 sampai 2022 terjadi pertumbuhan aset yang signifikan yang ditopang oleh peningkatan liabilitas. Jadi, kebanyakan peningkatan aset karena pembiayaan pinjaman atau utang," ujar Rio. WIKA membutuhkan PMN tersebut untuk menggarap 41 proyek nasional.