Menko Airlangga: Inflasi RI Lebih Rendah dari AS, Jepang dan Korsel

“Hal ini mendorong peningkatan harga beras dan cabai yang menjadikan kedua komoditas tersebut sebagai penyumbang utama inflasi sepanjang tahun 2023,” ujarnya.

Mengantisipasi hal itu, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan keterjangkauan harga. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penguatan cadangan pangan pemerintah khususnya beras, penyaluran beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), maupun penyaluran bantuan pangan beras.

Penerima Bantuan Pangan Sesuai Target

Hingga Desember 2023, penerima bantuan pangan atau CBP tetap terjaga sebesar 1,3 juta ton, sesuai dengan target Pemerintah di level 1,2 juta ton. Sementara penyaluran SPHP mencapai 1,2 juta ton atau 110,3% dari target.

Selanjutnya penyaluran bantuan pangan beras dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan untuk periode September-Desember sendiri telah tersalurkan sebesar 852,33 ribu ton atau 99,82% dari target.

"Pemerintah juga melaksanakan program mobilisasi pangan melalui fasilitasi distribusi pangan. Komoditas pangan yang telah terealisasi sebanyak 2,54 ribu ton, dengan realisasi terbanyak pada komoditas jagung, kedelai, dan beras," ujarnya.

Gerakan Pangan Murah (GPM) telah dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional pada 1.626 lokasi di 36 provinsi dan 324 kabupaten/kota. Sementara itu, program serupa seperti Operasi Pasar Murah juga telah dilaksanakan oleh 448 Pemerintah Daerah untuk menahan gejolak harga di daerah.

“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, termasuk target inflasi yang semakin ketat, komitmen dan sinergi bersama seluruh pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia akan terus diperkuat guna menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali dalam rentang sasaran,” ujar Airlangga.