Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bea masuk tumbuh tipis 0,2% secara tahunan (yoy) hingga 15 Maret 2024. "Bea masuk tumbuh karena adanya peningkatan konsumsi menjelang puasa dan lebaran dari komoditas utama beras dan bangunan prapabrikasi," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi dikutip Senin (1/4).
Adapun yang dimaksud bea masuk adalah pungutan negara terharap barang impor. Sementara prapabrikasih adalah teknologi konstruksi untuk menghasilkan komponen bangunan dengan produksi bagian-bagian bangunan di pabrik, kemudian dikirim ke lokasi proyek untuk dirakit.
Dibandingkan bea masuk, bea keluar justru tumbuh 32,2% yoy hingga 15 Maret 2024 karena didorong kebijakan pemerintah seperti relaksasi ekspor. Namun Cukai mengalami penurunan sebesar 5,9% yoy karena penurunan cukai hasil tembakau sebesar Rp 41,7 triliun atau turun 6,5% yoy.
"Hal ini dipengaruhi produksi hasil tembakau yang lebih rendah dan pola pelunasan yang jatuh tempo awal Januari 2024 yang telah diselesaikan pada Desember 2023," kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan berhasil mengantongi pendapatan negara sebesar Rp 493,2 triliun atau 17,6% dari target hingga 15 Maret 2024. Sementara belanja negara sudah terealisasi sebesar Rp 470,3 triliun atau 14,1% dari pagu anggaran.
Dari realisasi itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 56,5 triliun atau 17,6% dari target. Terdiri bea masuk sebesar Rp 9,9 triliun atau 17,3% dari target, bea keluar sebesar Rp 3,3 triliun atau 19% dari target, dan cukai sebesar Rp 43,3 triliun atau 17,6% dari target.
Insentif Kepabeanan Naik Ditopang Ekspor RI
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, mengungkapkan, bahwa selain kinerja penerimaan, Bea Cukai menunjukkan peningkatan kinerja fasilitas dan pengawasan hingga Februari 2024.
Dalam kinerja fasilitas, terjadi peningkatan nilai insentif kepabeanan menjadi Rp 5,2 triliun atau naik 13,9% yoy. Kinerja fasilitas mampu mendorong ekspor mencapai US$ 14,8 miliar dan investasi sebesar US$ 645 juta.
Dalam kinerja pengawasan, jumlah penindakan naik menjadi 6.164 penindakan atau naik 14,4% yoy dengan komoditas utama dari hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), narkotika, psikotropika, dan prekusor (NPP), obat-obatan, dan tekstil.
Menurut Encep, bea cukai juga turut berperan dalam melindungi masyarakat Indonesia dengan memberantas peredaran NPP dengan jumlah 176 penindakan atau tumbuh 61,5% dengan penindakan yang signifikan di bulan Februari.
“Penindakan pada bulan Februari antara lain penindakan 33 kg methamphetamine atau sabu-sabu di Nunukan dan 40 kg sabu-sabu di Lhokseumawe,” ujarnya.
Capaian kinerja Bea Cukai dan APBN pada tahun 2024 tentu tidak terlepas dari kontribusi dan dukungan masyarakat Indonesia. Encep berterima kasih kepada masyarakat atas dukungan yang telah diberikan, serta mengajak masyarakat untuk menjaga kinerja Bea Cukai dan APBN agar tetap solid.
“Aktivitas ekonomi harus kita jaga agar kinerja APBN dapat menjadi instrumen yang diandalkan pemerintah untuk membiayai prioritas nasional. Kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga kinerja Bea Cukai dan APBN,” ujar Encep.