Sri Mulyani Ungkap 3 Syarat RI Bisa Jadi Negara Maju, Apa Saja?

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan saat konferensi pers APBN KiTa edisi April 2024 di Jakarta, Jumat (26/4/2024). Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 31 Maret 2024, posisi APBN mengalami surplus sebesar Rp8,1 triliun atau 0,04 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Penulis: Zahwa Madjid
Editor: Ferrika Lukmana Sari
15/5/2024, 13.11 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia memiliki tiga fokus investasi utama agar Indonesia menjadi negara maju dan berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Pertama, investasi pada sumber daya manusia (SDM).

Menurut Sri Mulyani, pemerintah perlu mengeluarkan anggaran yang besar untuk pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan demi mendorong perkembangan SDM di Indonesia.

Selain pendidikan dan kesehatan, pengembangan SDM juga perlu dibarengi dengan adanya perbaikan jaringan pengaman sosial. Hal ini sebagi bentuk perlindungan sosial dan jaminan bagi seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi.

“Banyak orang di Indonesia yang masih dalam kondisi kurang beruntung. Kita tidak boleh membiarkan sebagian kelompok masyarakat tertinggal di belakang. Kita harus terus menekan angka kemiskinan," kata Sri Mulyani dalam acara Fitch Ratings: Fitch On Indonesia di Jakarta, Rabu (15/5).

Bahkan, tahun ini pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga 0%. Upaya ini juga dibarengi dengan usaha serius pemerintah dalam menekan angka stunting.

Investasi kedua di bidang infrastruktur. Investasi ini sendiri menjadi fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan membangun berbagai jaringan pelabuhan, bandara dan jalan tol di Indonesia. 

Sri Mulyani mencontohkan, pembangunan jalan di Papua, jalur kereta di Sulawesi, hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. “Tapi ini belum cukup, kita juga harus investasi di bidang infrastruktur digital,” ujarnya.

Sementara investasi ketiga adalah infrastruktur institusional. Dalam hal ini, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menilai kualitas sistem birokrasi Indonesia masih harus diperbaiki.

“Membuat Undang-Undang adalah satu hal, namun mengimplementasikannya secara bersih dan konsisten adalah hal yang berbeda. Itu perlu dengan demokrasi yang terbuka di Indonesia," kata dia.

Namun Sri Mulyani menyoroti terkait tantangan pemerintah dalam menggabungkan prinsip keterbukaan, inklusivitas serta efektifitas dari sisi pemerintahan.

Reporter: Zahwa Madjid