Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian merespons terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang diperkirakan bakal mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai ini lebih tinggi dari target awal Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan hal itu masih aman karena angka tersebut masih di bawah 3%. Dia juga menyinggung batas defisit fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dalam pembahasan tersebut, batas bawah rasio defisit turun dari 2,45–2,8% menjadi 2,29–2,82%.
"Kan kemarin sudah pembahasan itu sampai 2,8%, jadi 2,7% itu masih dalam range yang baik. Kan 2025 rentangnya di bawah 3%, masih aman, lah," kata Airlangga kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (9/7).
Penjelasan Sri Mulyani
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit Rp 609,7 triliun. Proyeksi ini berdasarkan pendapatan negara yang mencapai Rp 2802,5 triliun yang masih di bawah target.
"Kami Proyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% menjadi 2,7% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin (8/7).
Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi pengeluaran (belanja) negara, di luar pembayaran bunga utang. Apabila total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan positif.
Meskipun begitu, penerimaan hibah masih cukup signifikan untuk belanja negara masih mengalami pertumbuhan. Dengan begitu, realisasi belanja negara pada tahun ini bisa mencapai Rp 3.412,2 triliun.
"Ini artinya tumbuh 9,3% dari tahun lalu dan belanja pemerintah pusat naik mencapai Rp 2.558 triliun atau 3,7% di atas pagu 103,7% dan tumbuh 14,2% dari tahun sebelumnya," ucap Sri Mulyani.
Selain itu, pendapatan negara masih sesuai target yang ditetapkan dalam APBN 2024. Namun penerimaan pajak hanya 96,6% dari target atau senilai Rp 1.921,9 triliun. Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 92,5% dari target atau senilai Rp 296,5 triliun.
Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih melampaui target APBN 2024 sebesar Rp 549,1 triliun atau 111,6% dari target penerimaan hibah mencapai 8.110,3% atau menjadi Rp 34,9 triliun.
Meskipun defisit, Sri Mulyani memastikan beban utang pemerintah tidak akan naik. Karena pemerintah akan memanfaatkan saldo anggaran lebih senilai Rp 100 triliun dari 2022 hingga 2023 serta penerbitan SBN akan lebih rendah dari pagu 2024.