Sri Mulyani Bungkam Saat Ditanya Soal Aksi Boikot Bayar Pajak Akibat PPN 12%

ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) saat konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). Konferensi pers tersebut membahas Paket Kebijakan Ekonomi akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada tahun 2025.
Penulis: Rahayu Subekti
Editor: Ferrika Lukmana Sari
20/12/2024, 09.13 WIB

Penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 terus meluas. Selain aksi demo yang dilakukan koalisi masyarakat di Istana Kepresidenan, Jakarta kemarin (19/12), warganet juga turut mengajak banyak pihak untuk boikot bayar pajak melalui media sosial. 

Menanggapi seruan boikot bayar pajak ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hanya bungkam. Saat ditanya awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, bendahara negara ini hanya diam tanpa memberikan keterangan.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hanya menanggapi santai ajakan boikot bayar pajak dan aksi demo penolakan PPN 12%. “Itu namanya negara demokrasi. Ada yang setuju ada yang tidak setuju,” kata Airlangga,” kata Airlangga, Kamis (19/12).

Ajakan boikot bayar pajak muncul di media sosial X setelah ramai penolakan PPN 12%. Seperti akun @salam4jari menggunggah foto aksi penolakan PPN 12% di depan Istana Presiden.

Selain mengunggah foto, akun tersebut juga menyerukan aksi boikot bayar pajak. “Jika PPN dipaksakan naik 12%, mari kita boikot bayar pajak. Jadi pemerintah kok bisanya cuma malakin rakyat,” tulis akun tersebut. 

Ajakan boikot bayar pajak juga diungkapkan akun @bbuyungm. “Nggak ada yang mau boikot bayar pajak nih? Se-Indonesia berhenti bayar pajak mobil, motor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya ,” tulisnya. 

Dia merasa telah membayar pajak tepat waktu, namun pemerintah tetap menaikan pajak menjadi 12%. Ia mempertanyakan sikap pemerintah yang tak berbenah, tapi masyarakat harus menanggung beban negara. 

Begitu juga akun @dinda695 yang juga merespons ajakan boikot bayar pajak. “Habis baca-baca berita PPN 12%, sepertinya kita harus boikot pemerintah deh,” tulis Dinda.

Dinda bahkan memberikan tips untuk menolak kebijakan PPN 12% dengan hanya berbelanja di warung atau pasar tradisional, bukan di supermarket. Selain itu juga bisa mengurangi belanja secara online, melakukan frugal living, dan memperbanyak menabung.

Selain itu, dia juga mengajak banyak orang untuk membayar secara tunai. “Soalnya tadi baca pembayaran online kena PPN 12%, masa iya mau beli kena, mau bayar juga kena,” kata Dinda.

Reporter: Rahayu Subekti