Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 orang pejabat pimpinan tinggi pratama (pejabat eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (28/1).
Para pejabat yang dilantik yakni 22 orang pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), 3 orang pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), 1 orang pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan 1 orang pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).
Dalam arahannya, Purbaya mengatakan pentingnya merumuskan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong permintaan dalam negeri. Hal ini, kata dia, diperlukan sebagai salah satu upaya mewujudkan cita-cita Indonesia maju di tengah tantangan dinamika geopolitik global.
Purbaya menegaskan, jajaran Kemenkeu khususnya Bea dan Cukai harus berada di lini terdepan dalam menjaga pasar dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat, khususnya dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar negeri yang bersaing secara tidak fair. Pasalnya di dalam negeri, terdapat permintaan domestik yang besar, yang harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat.
“Utamanya lagi domestic demand, kalau kita dorong pertumbuhannya tepat, tapi kalau banyak barang selundupan, domestic demand-nya yang menguasai perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang bersaing secara tidak fair, karena masuknya ilegal, sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak mempunyai ruang untuk bersaing secara fair,” kata Purbaya.
Adapun, rincian pejabat yang dilantik Purbaya hari ini sebagai berikut:
1. Gatot Sugeng Wibowo, sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Imik Eko Putro, sebagai Direktur Teknis Kepabeanan
3. Susila Brata, sebagai Direktur Fasilitas Kepabeanan
4. Djaka Kusmartata, sebagai Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
5. R. Fadjar Donny Tjahjadi, sebagai Direktur Keberatan Banding dan Peraturan
6. Akhmad Rofiq, sebagai Direktur Kepatuhan Internal
7. Priyono Triatmojo, sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan
8. Parjiya, sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
9 Dwijo Muryono, sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau
10. Sodikin, sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau
11. Agus Sudarmadi, sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur
12 Rizal, sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat
13. Hendri Darnadi, sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta
14. Agus Yulianto, sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
15. Muhamad Lukman, sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II
16. Iyan Rubiyanto, sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
17. Budi Harjanto, sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat
18. Bagus Nugroho Tamtomo Putro, sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur
19. Martha Octavia, sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan
20. Encep Dudi Ginanjar, sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua
21. Adhang Noegroho Adhi, sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
22. Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
23. Agung Yulianta, sebagai Direktur Pengelolaan Kas Negara
24. Muhdi, sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan
25. Taukhid, sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
26. Kusuma Santi Wahyuningsih, sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan
Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
27. Ayu Sukorini, sebagai Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan.