Undangan makan malam Presiden Joko Widodo kepada para konglomerat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/9) pekan lalu, telah membuahkan kesuksesan besar bagi program pengampunan pajak (tax amnesty). Sepanjang pekan ini, para pengusaha kakap berdatangan ke kantor pajak untuk mengikuti program tersebut. Alhasil, perolehan dana tax amnesty melonjak drastis.
Direktorat Jenderal Pajak mencatat, penambahan total aset deklarasi dan repatriasi lebih dari Rp 1.700 triliun dari peserta tax amnesty, hanya dalam waktu sepekan terakhir ini. Sedangkan uang tebusan bertambah dua kali lipat hingga menyentuh Rp 80 triliun.
(Baca: Banjir Dana Repatriasi, Rupiah Tembus Level 12 Ribuan per Dolar)
Pagi hari sebelum makan malam bersama para pengusaha di Istana Negara, Jokowi mengungkapkan aset deklarasi dan repatriasi dalam program tax amnesty baru mencapai Rp 1.029 triliun. “Sampai hari ini paling tidak tebusan kita sudah mencapai Rp 33 triliun lebih dan sudah lebih dari 90 ribu orang yang ikut tax amnesty,” kata Jokowi saat bertemu sejumlah ekonom dan asosiasi pengusaha di Istana Medeka, Kamis (22/9).
Saat itu perolehan uang tebusan masih cukup rendah, hanya 20 persen dari target. Pemerintah menargetkan uang tebusan dari tax amnesty bisa mencapai Rp 165 triliun. Prediksinya, uang tebusan yang masuk akan lebih banyak di periode pertama yang tarifnya paling rendah. Sementara batas akhir termin I ini akan habis akhir bulan ini.
(Baca: Kementerian Keuangan Rilis Dua Aturan Kemudahan Tax Amnesty)
Pemerintah sudah terlanjur mengaku sangat optimistis, program pengampunan pajak ini sukses. Bahkan, Direktur Jenderal Ken Dwijugiasteadi berani pasang badan target tax amnesty bisa tercapai. Dia siap melepas menerima sanksi, hingga mencopot jabatannya jika target ini tidak tercapai.
Jokowi sering mengatakan bahwa telah punya data para pengusaha Indonesia yang menyimpan dananya di luar negeri. Bahkan, data yang dipegangnya lebih banyak dari data yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun, dia menyatakan, tidak bisa memaksa pengusaha mengikuti program tersebut.
Yang jelas, Jokowi dan Kementerian Keuangan akhirnya mengumpulkan pengusaha untuk membahas perkembangan amnesti pajak sembari makan malam di Istana Negara, Jumat pekan lalu. Hampir 100 pengusaha besar nasional hadir memenuhi undangan tersebut. Beberapa di antaranya, pemilik Media Group Surya Paloh, bos Grup Indofood Franciscus Weilirang, Erwin Aksa dari Bosowa, dan pemilik perusahaan besar lainnya.
(Baca ekonografik: Alasan Taipan Ikut Amnesti Pajak)
Sumber Katadata yang ikut dalam persamuhan tersebut mengatakan, para pengusaha langsung "ditodong" oleh Presiden. Semua pengusaha yang hadir diminta ikut berpartisipasi program pengampunan pajak dengan menyebutkan jumlahnya.
"Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyentil Franky Widjaja (bos Grup Sinarmas), yang kabarnya belum ikutan tax amnesty. Tapi Franky menjawab sudah," kata sumber tersebut. Yang jelas, empat hari berselang setelah acara itu atau tepatnya Selasa lalu (27/9), Franky kembali mendaftar program ini bersama para pengusaha Kadin Indonesia.
Dalam acara makan malam tersebut, pemilik Grup Medco Arifin Panigoro mengakui ditagih Jokowi mengikuti tax amnesty. "Aku sudah ditodong hari Selasa (27/9), aku harus," ujarnya. Lantaran harus berangkat ke luar negeri, Arifin baru bisa menepati janjinya kepada Jokowi dnegan mendatangi kantor pajak hari Kamis ini *29/9).
(Baca: Pemerintah Genjot Tebusan Tax Amnesty UKM pada Oktober)
Sementara beberapa pengusaha lain bercerita, Jokowi dalam jamuan makan malam itu menjelaskan pentingnya tax amnesty dan meminta para pengusaha ikut program ini. Jokowi mengakui masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan program ini. Namun, dia menjanjikan akan memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk ikut program ini.
Beberapa jam sebelum agenda makan malam, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia menyampaikan keluhan pengusaha mengenai teknis pelaksanaan tax amnesty yang seringkali menghambat kepada Jokowi. Banyak antrean para wajib pajak yang akan mendaftar tax amnesty di setiap Kantor Pajak.
"Sempat saya mendengar di beberapa KPP (Kantor Pelayanan Pajak) itu, tiba-tiba muncul Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar. Tadinya dicek tidak ada tunggakan, kemudian tiba-tiba muncul tunggakan," ujarnya.
Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menyampaikan keluhan lain. Menurutnya para pengusaha sangat berminat ikut tax amnesty pada periode pertama, yang tarifnya paling rendah. Namun karena butuh waktu untuk mempersiapkan proses administrasinya, pengusaha sulit untuk bisa ikut pada periode pertama lantaran waktunya mepet.
(Baca: Ikut Tax Amnesty, Pengusaha Kakap Janji Repatriasi Hartanya)
Dia pun mengusulkan dua opsi. Memperpanjang batas waktu periode pertama hingga Desember, atau memberi kelonggaran agar pengusaha bisa mendaftar di periose pertama tapi syarat administrasinya menyusul hingga akhir tahun.
Jokowi pun mengatakan akan menindaklanjuti hal ini. Hari itu juga Menteri Keuangan menyetujui opsi kedua dari usulan Kadin. Terkait keluhan Apindo, kemarin Jokowi melakukan inspeksi mendadak ke dua kantor pajak, yakni Kantor Pajak Madya Grogol Petamburan dan kantor pelayanan gabungan lima wilayah Jakarta di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat.
Karena komitmen Jokowi untuk menindaklanjuti semua keluhan ini, para pengusaha Kadin Indonesia pun bersepakat secara bersama-sama mendaftar tax amnesty pada 27 September. Bahkan Bos Grup Sriwijaya Air Chandra Lie mengatakan para pengusaha akan membanjiri kantor pajak untuk ikut tax amnesty. Ini merupakan hasil kesepakan dalam pertemuan para pengusaha nasional di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
(Baca: Ikut Tax Amnesty, Chandra Lie: Dana Repatriasi untuk Beli Pesawat)