Bertemu Obama, Jokowi: Indonesia Gabung Kemitraan Trans-Pasifik (TPP)
(Baca: Penyebab Ekspor Indonesia Kalah dari Vietnam dan Thailand)
Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong secara tidak langsung pernah membandingkan manfaat TPP bagi negara-negara anggotanya. Ia menilai Vietnam sebagai ancaman besar bagi Indonesia karena bergerak cepat menjalin kesepakatan perdagangan internasional dengan Uni Eropa dan TPP. Dengan begitu, Vietnam lebih mudah mengakses pasar AS dan 10 negara lain anggota TPP.
“Ancaman paling besar buat kita adalah Vietnam. Kita sudah ketinggalan sekali dan saya bisa sampaikan bahwa Presiden (Jokowi) sangat menyadari ini dan sangat prihatin,” kata Tom, panggilan karib Thomas Lembong.
Karena itu, Jokowi pun mendesak agar Indonesia segera menjalin kerjasama perdagangan dengan berbagai negara. “Di sidang kabinet, Presiden sudah menagih saya: kapan Pak Tom kita trade agreement dengan Uni Eropa dan Amerika,” kata Tom mengutip pernyataan Jokowi.
(Baca: Genjot Ekspor, Kemenlu Bentuk Tim Khusus Diplomasi Ekonomi)
Tom mengakui, pemerintah akan fokus mengejar kesepakatan perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan Uni Eropa dan kemudian TPP. Sebab, mayoritas persyaratan dalam TPP sama dengan FTA Uni Eropa. "Jadi 80 sampai 85 persen syarat FTA Uni Eropa adalah syarat TPP juga," katanya. Sedangkan Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi menyatakan, pemerintah belum menentukan sikap terhadap TPP karena masih ingin melihat detail perjanjiannya. "Kami ingin melihat dokumennya terlebih dahulu," ujarnya.
Sekadar informasi, 12 negara meneken kesepakatan TPP di Atlanta, Amerika Serikat, pada 5 Oktober lalu, setelah melalui 19 kali proses negosiasi selama delapan tahun terakhir. sebanyak 12 negara anggota TPP itu memiliki produk domestik bruto (PDB) sekitar 40 persen dari total PDB dunia. Meski begitu, hingga kini sebenarnya belum ada detail resmi kesepakatan tersebut.
Berdasarkan sejumlah pandangan yang beredar, keuntungan TPP bagi negara anggotanya adalah pemberlakuan tarif rendah sehingga berpotensi meningkatkan ekspor. Namun, konsekuensinya, praktik proteksionisme dihapuskan dan tidak ada keistimewaan bagi perusahaan milik negara (BUMN).