Jelang 9 Tahun KEK di Indonesia Timur, Mampukah Pangkas Kantong Kemiskinan?

kek.go.id
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu jadi yang pertama di kawasan timur Indonesia.
Penulis: Arif Hulwan
8/7/2026, 15.03 WIB

Jakarta — Hampir sembilan tahun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hadir di Indonesia timur. Namun, daerah ini masih mendominasi daftar provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi. Efek positif tampak dari sektor pariwisata, dengan inisiatif baru ditempuh via hilirisasi yang berefek jangka panjang.

KEK adalah area tertentu yang ditetapkan Pemerintah untuk menggelar fungsi ekonomi, seperti industri, ekspor, impor, hingga pariwisata, yang mendapat fasilitas khusus agar berdampak ekonomi tinggi dan berdaya saing internasional.

Sejauh ini, sembilan dari 25 KEK ada di kawasan Indonesia timur. Yang paling awal beroperasi adalah KEK Palu (ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) pada 16 Mei 2016 dan diresmikan 27 September 2017), dan yang terakhir adalah KEK Sanur (ditetapkan di PP pada 1 November 2022 dan diresmikan 25 Juni 2025).

Nyatanya, KEK belum konsisten memenuhi target keberadaannya, yakni menjadi katalis investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hanya 1 dari 10 besar provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi yang berasal dari kawasan Indonesia barat, yakni Aceh. Sisanya, sembilan provinsi di Indonesia timur, termasuk yang jadi tempat KEK berada, jadi penghuni papan atas.

Studi Fadiah Izzah Ajrina dan Arsha Riyantikha Meraldha dari Universitas Bangka Belitung (2025) juga menunjukkan belum signifikannya efek KEK terhadap ekonomi Palu, Sulawesi Tengah.

Kajian ini mengaitkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan dengan penambahan panjang jalan, jaringan listrik, dan air bersih. Hasilnya, keberadaan KEK Palu tak cukup menunjang pertumbuhan ekonomi daerah mengingat pembangunan infrastruktur-infrastruktur itu mengalami stagnasi.

Hingga 2024, berdasarkan laporan Dewan Nasional KEK, KEK Palu mencatatkan investasi kumulatif Rp1,19 triliun dan menyerap 643 tenaga kerja. 

Beda lagi dengan KEK Sorong. Kajian yang dilakukan Teguh Syali, A. Muhibuddin, dan Haeruddin Saleh dari Universitas Bosowa (2020), mengungkap efek positifnya terhadap ekonomi Papua Barat.

Pusat industri, perdagangan, dan logistik ini disebut bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi — terutama di sektor pelayanan jasa, industri, tenaga kerja, perdagangan — salah satu provinsi dengan persentase kemiskinan terbesar itu.

Menurut Dewan Nasional KEK, KEK Sorong, yang beroperasi sejak Oktober 2019, mencatatkan investasi kumulatif Rp280,2 miliar, menyerap tenaga kerja 124 orang, dan melibatkan 10 pelaku usaha. Khusus 2024, investasi di KEK Sorong mencapai Rp7,21 miliar dan menyerap 35 tenaga kerja baru.

"Keberadaan KEK Sorong telah menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Multiplier effect yang dihasilkan meliputi kemunculan UMKM dan koperasi yang kian berkembang, pembangunan perumahan di sekitar kawasan, serta penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat," menurut keterangan Dewan Nasional KEK.

Tetap Optimistis

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Evaluasi Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Semester I Tahun 2025 di Jakarta, pada Rabu (6/8), meyakini bahwa, "Kunci dari pertumbuhan ekonomi nasional ke depan ada dua, yang pertama adalah KEK dan yang kedua adalah digitalisasi.”

Airlangga mencontohkan KEK Industriopolis Batang yang berdampak terhadap perekonomian Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang diresmikan pada 20 Maret 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada 2024 mencapai 6,03%. Pertumbuhannya melonjak di triwulan III 2025 menjadi 8,52% (yoy), didorong terutama oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang kuat.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang tercatat menurun dari 8,73% pada 2024 menjadi 7,79% pada 2025, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja di sekitar kawasan.

Kajian akademik, klaim Airlangga, juga menunjukkan bahwa keberadaan KEK Batang memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian lokal, mulai dari peningkatan kesempatan kerja, penurunan tingkat pengangguran, hingga penurunan tingkat kemiskinan.

Senada, keberadaan KEK Kendal, Jateng, juga disebut berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan daerah setempat.

Kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam ajang KEK Kendal and Central Java Future Forum 2025, di Semarang, Rabu (15/10/2025), pertumbuhan ekonomi Kendal triwulan II 2025 mencapai 7,67%, menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Realisasi investasi 2022–2024 mencapai Rp14,2 triliun dan triwulan I 2025 mencapai Rp2,93 triliun, juga tertinggi di Jawa Tengah.

Hal itu diiringi dengan tingkat pengangguran terbuka di Kendal yang turun 0,75%, dari 5,76% pada 2023 menjadi 5,01% pada 2024. Angka kemiskinan turun 0,95%, dari 9,35% pada 2023 menjadi 8,40% pada 2024, dengan kemiskinan ekstrem menurun menjadi 0,49%.

“Pengalaman Kabupaten Batang dan Kendal menunjukkan bahwa KEK bukan hanya instrumen insentif investasi, tetapi juga katalis transformasi ekonomi daerah,” timpal Airlangga.

Secara keseluruhan, menurut data Dewan Nasional KEK, hingga Triwulan I 2026 sebanyak 25 KEK di Indonesia mencatatkan realisasi investasi Rp353,3 Triliun, menyerap 266.688 orang tenaga kerja. Selain itu, kawasan ini juga menyediakan ruang bagi 471 pelaku usaha.

Pariwisata Paling Berdampak

Terlepas dari angka-angka signifikan itu, penelitian Rizani Violita dan Khoirunurrofik dari Universitas Indonesia (2025) mengungkap KEK baru bisa memberi dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) dalam jangka panjang, setidaknya dalam 10 tahun.

Dalam jangka pendek, menurut penelitian ini, pengaruh KEK terhadap wilayah sekitar mencakup variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam jangka panjang, variabel yang terpengaruh KEK secara signifikan antara lain pertumbuhan PDRB, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), PDRB per kapita, infrastruktur, dan TPT.

"Dalam jangka pendek, hasil penelitian menunjukkan bahwa KEK dapat menjadi aglomerasi aktivitas ekonomi yang dapat memberikan spillover effect bagi daerah sekitarnya, tetapi dampak pembangunan yang akan timbul membutuhkan jangka waktu yang lama," menurut keduanya.

Karena kunci pertumbuhan ekonomi daerah ini, kata penulis, adalah "interaksi kegiatan ekonomi dari wilayah sekitar dengan KEK."

Efek jangka panjang ini terutama berlaku untuk KEK berbasis manufaktur. Sebab, pengembangan KEK jenis ini membutuhkan beberapa tahap untuk bisa optimal dan berdampak, termasuk tuntasnya pembangunan infrastruktur industri.

Rizani dan Khoirunurrofik mengungkap KEK berbasis pariwisata lah yang lebih cepat memberikan efek positif pada daerah. Penyebabnya adalah karena pariwisata lebih memicu interaksi antar-daerah, seperti moda perjalanan. KEK berbasis Pariwisata juga dapat langsung didukung oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di KEK dan daerah sekitarnya.

"Hal ini mempertegas mengapa KEK berbasis Pariwisata diketahui lebih cepat memengaruhi pertumbuhan wilayah dibandingkan dengan KEK berbasis Manufaktur," menurut studi tersebut.

Upaya dari Gorontalo

Melihat efek keberadaan ekosistem bisnis tersebut, Rachmat Gobel, Chairman Gobel Group, pun menginisiasi pembentukan KEK di Gorontalo yang berorientasi jangka panjang. Fokusnya ialah hilirasi dan ketahanan pangan.

Inisiatif KEK ini merupakan bagian dari Visi 2051, visi jangka panjang Gobel untuk pembangunan Gorontalo sebagai pusat agrominapolitan (penyatuan kawasan pertanian dengan perikanan dalam satu sistem pengelolaan ekonomi terpadu dari hulu hingga hilir) Indonesia timur. Tujuannya ialah untuk mempercepat ekonomi daerah, pembukaan akses investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga memangkas kemiskinan.

"Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan produksi pertanian dan perikanan," menurut dia, di ajang Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII 2026, di Gorontalo, yang digelar 20–25 Juni 2026, dalam keterangan tertulisnya.

"Ketahanan pangan memerlukan ekosistem yang mampu menghubungkan petani dan nelayan dengan teknologi, infrastruktur, industri hilir, sistem logistik yang efisien, serta akses pasar yang berkelanjutan," lanjut Gobel.

Mengutip keterangan resmi Gobel Group, KEK Gorontalo dirancang dengan konsep Agrominapolitan Hijau dan Halal. Melalui pengembangan industri pengolahan di dalam KEK ini, berbagai komoditas unggulan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, seperti jagung, kakao, kelapa, serta sapi "diharapkan tidak lagi hanya dipasarkan sebagai bahan mentah."

"Tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah," lanjut keterangan tersebut.

Misalnya, jagung dapat dikembangkan menjadi pakan ternak, tepung jagung, sirup glukosa, maupun bioetanol. Kelapa, yang selama ini dipasarkan sebagai komoditas primer, juga dapat diolah menjadi berbagai produk turunan seperti santan beku, minyak kelapa, margarin, cocofiber, hingga briket karbon aktif.

"Pendekatan hilirisasi ini mendorong terciptanya ekonomi sirkular yang memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal sekaligus menjaga perputaran nilai ekonomi di Gorontalo," menurut Gobel Group.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menempatkan industri pengolahan kelapa terintegrasi di Gorontalo sebagai salah satu "Peluang Investasi". Proyek yang berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Pulubawa-Tibawa dengan luas 57,5 hektare ini punya nilai investasi Rp643,83 miliar.

Produksinya mencakup konsentrat air kelapa, nata de coco, briket kelapa, dan cocofiber/cocopeat (serat sabut kelapa).

Industri ini disebut BKPM punya prospek tinggi karena permintaan global sangat tinggi, dengan pengimpor terbesarnya adalah AS, China, dan Jerman. Sementara, Indonesia ada di posisi kedua pengekspor terbesar kelapa global di bawah Filipina.

Wapres Gibran Rakabuming (kedua kanan) dan Chairman Gobel Group Rachmat Gobel (kanan) saat hadir di Pekan Nasional Petani Nelayan XVII, Gorontalo, Juni 2026. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.)

Magnet Baru

Gobel Group, yang mengelola brand Panasonic di Indonesia, memproyeksikan dampak ekonomi yang dihasilkan dari KEK ini signifikan.

Kajian pengembangan KEK Gorontalo yang disusun bersama tim ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB), kata Gobel Group, menunjukkan kawasan ini berpotensi menciptakan tambahan 17.220 lapangan kerja baru dibandingkan skenario tanpa KEK. Pada 2051, sektor industri diproyeksikan mampu menyerap lebih dari 129 ribu tenaga kerja, sekaligus menurunkan tingkat pengangguran hingga 1,12%.

Selain menciptakan lapangan kerja, KEK Gorontalo juga diproyeksikan menjadi katalis bagi pertumbuhan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan terbentuknya rantai nilai industri yang lebih kuat di Indonesia timur.

Kawasan ini bakal diperkuat dengan keberadaan pelabuhan internasional PT Anggrek Gorontalo International Terminal (AGIT). Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tersebut dirancang sebagai gerbang logistik internasional yang menghubungkan potensi produksi Gorontalo dan Indonesia timur dengan pasar nasional dan global. 

Peran infrastruktur ini mulai terlihat melalui aktivitas ekspor yang terus meningkat. Sepanjang 2025, menurut data Gobel Group, 36 ribu ton molasses (tetes tebu) diekspor melalui AGIT ke Korea Selatan, setelah sebelumnya menjangkau Filipina, Australia, Somalia, dan Malaysia. Pelabuhan juga menjadi jalur ekspor 64 ribu ton wood pellet (pelet kayu) ke Jepang dan Korea Selatan. 

Dengan ragam kelengkapan infrastruktur dan visi ini, Rachmat Gobel, dalam pernyataannya di Gorontalo, Jumat (30/7/2021), meyakini "Gorontalo akan menjadi magnet ekonomi di Indonesia Timur."

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.