Wacana pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai program makan siang gratis menunjukkan rendahnya dukungan pemerintah terhadap pendidikan. Semestinya pemerintah lebih serius menyelesaikan persoalan pendidikan yang masih membutuhkan dukungan anggaran.
“Idealnya harus mendahulukan problem prioritas, daripada pelunasan janji kampanye demi populisme,” kata Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), pada Senin, 4 Maret 2024.
Menurut Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti, wacana pengalihan dana BOS merupakan wujud ketidakberpihakan negara pada layanan pendidikan yang adil dan berkualitas. Hal ini sekaligus menunjukkan kegagalan pemerintah memahami esensi kebijakan dana BOS.
“Data Bank Dunia menunjukkan anak-anak Indonesia tidak kekurangan makan, sehingga makan siang gratis tidak akan menjawab persoalan di sektor pendidikan,” kata dia kepada Katadata, pada Rabu 6 Maret 2024.
Retno mengatakan apabila pemerintah ingin berinvestasi pada SDM Indonesia, yakni anak-anak yang sehat dan cerdas, seharusnya diberikan pada seribu hari pertama kehidupan. Dimulai dari masa kehamilan hingga anak berusia sekitar dua tahun.
“Tetapi untuk meningkatkan kualitas SDM, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan yang memastikan akses pendidikan terjangkau dan berkualitas untuk semua anak Indonesia. Di situ negara harus hadir,” kata dia.
Gambaran Rendahnya Kualitas Pendidikan
Ubaid dan Retno merujuk pada hasil kajian Programme for International Student Assessment (PISA) sebagai ukuran untuk menilai kualitas pendidikan di tanah air. Dalam laporan PISA terbaru yang dirilis Desember 2023, indeks kemampuan siswa usia 15 tahun Indonesia dalam matematika, sains, dan membaca mengalami penurunan.
Bahkan, menurut laporan tersebut, Indonesia belum pernah mendekati batas rata-rata dari negara-negara OECD. Padahal, Indonesia mengincar keanggotaan OECD pada 2027. Secara umum, Indonesia termasuk 15 negara penghuni peringkat terbawah di seluruh kategori yang menjadi perhatian PISA.
Menurut laporan PISA, salah satu penyebab rendahnya skor kemampuan siswa Indonesia adalah anggaran untuk pendidikan yang masih rendah yaitu sekitar US$ 19.700 per tahun per siswa berusia 6-15 tahun. Anggaran yang lebih tinggi dikaitkan dengan skor yang lebih tinggi dalam PISA.
Persoalan lainnya yang menjadi sorotan adalah kurangnya staf pengajar. Pada 2022, sebanyak 18% kepala sekolah melaporkan kegiatan belajar terhambat lantaran kekurangan guru. Selain itu, sebanyak 13% di antaranya melaporkan staf pengajar dengan kualifikasi rendah.
Dalam laporan itu, PISA menyebutkan siswa yang bersekolah di sekolah yang kekurangan staf pengajar, cenderung mendapat nilai matematika lebih rendah dibandingkan dengan siswa di sekolah yang tidak mengalami kekurangan staf pengajar.
Lebih lanjut, menurut Retno, rendahnya nilai PISA Indonesia menunjukkan daya analitik dan penalaran yang juga rendah. “Indonesia ini kuat dalam menghafal, tetapi begitu menganalisis dari fakta A dan B, ada kelemahan. Di Indonesia, sekolah swasta yang berbiaya mahal cenderung lebih unggul untuk ini,” kata dia.
Sebab itu, kata Retno, untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas diperlukan anggaran yang cukup tinggi. “Jika pemerintah berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan yang tentu saja berbiaya mahal, pemerintah harus mendukung pula dari sisi pembiayaan. Ini memang sudah menjadi peran pemerintah,” kata dia.
Anggaran Pendidikan yang Rendah
Meski telah mengakomodasi alokasi wajib 20% terhadap APBN, anggaran pendidikan masih berada di bawah rata-rata negara OECD. Rata-rata, anggaran pendidikan Indonesia berada di kisaran 2%-3,5% terhadap PDB.
Editor: Dini Pramita
