Bencana Mengintai Indonesia Akibat Masifnya Deforestasi

Tingkat deforestasi di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Data Global Forest Watch mencatat, deforestasi di Indonesia mencapai 32 juta hektare (ha) sepanjang 2001-2024. Tingginya kehilangan tutupan pohon membuat Indonesia rentan mengalami bencana banjir dan tanah longsor, seperti yang terjadi di Sumatra bagian utara pada akhir November lalu.

Deforestasi yang dimaksud mencakup kehilangan tutupan pohon di hutan alam maupun perkebunan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengklaim angka deforestasi Indonesia turun pada 2025. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan, luasan deforestasi mencapai 166.450 ha per September 2025, turun 23,01% dari 216.216 ha pada 2024. 

“Kementerian Kehutanan akan mengukur kembali angka tersebut pada akhir Desember 2025,” kata Raja Juli dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Kamis, 4 Desember.

Berkurangnya tutupan pohon berpotensi menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor berulang di masa depan. Apalagi, siklon tropis, seperti Senyar yang menghantam Sumatra, kecepatan angin dan curah hujannya semakin meningkat. Hal ini seperti dicatat dalam laporan Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) pada 2007 yang menyebutkan ada kecenderungan peningkatan intensitas siklon tropis ekuator sejak 1970. 

Riset Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan, adanya relasi antara deforestasi dengan bencana hidrometeorologi di Indonesia. FWI menggunakan sejumlah indikator sebagai parameter, yakni peta kerawanan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), peta keanekaragaman hayati, hingga kerentanan area terhadap perubahan iklim. 

Menurut hasil riset, keberadaan tutupan hutan berkontribusi 34% dalam menjelaskan risiko bencana di Indonesia. Walau bukan satu-satunya penentu risiko bencana, adanya tutupan hutan menentukan kemampuan bertahan suatu wilayah terhadap bencana

“Area yang memiliki tutupan pohon sedikit, memiliki risiko terjadi bencana banjir yang lebih besar,” kata Manajer Riset dan Data Informasi FWI Ogy Dwi Aulia kepada Katadata.co,id, Kamis, 11 Desember.

Berdasarkan risetnya, Ogy mengatakan, sebagian besar wilayah rentan berada di Kalimantan dan Sumatra, terutama Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

Data Global Forest Watch menunjukkan, deforestasi di Sumatera Selatan mencapai luas 1,49 juta sepanjang 2014-2024. Sedangkan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat masing-masing 2,08 juta ha dan 1,72 juta ha. 

Namun, jika dibandingkan dengan total luasan lahannya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki rasio deforestasi kehilangan tutupan pohon paling tinggi. Deforestasi provinsi tersebut mencapai 23,14% dari total lahan.

Rasio kehilangan tutupan pohon di Sumatra memang paling parah. Setelah Bangka Belitung, rasio deforestasi Jambi sebesar 19,24%, dan Sumatera Selatan sebesar 17,34%.

Di Kalimantan Selatan, Katadata mencatat terjadi banjir di 13 kabupaten/kota yang menyebabkan 36 korban jiwa pada 2021. Katadata melihat ada kaitan antara deforestasi dengan bencana banjir bandang. Hal ini didukung hasil analisis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang menunjukkan adanya kehilangan hutan primer dan sekunder serta meningkatnya area perkebunan selama 2010-2020. 

Di Balik Perubahan Formasi Hutan

Luas hutan Indonesia terpusat di empat pulau besar, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Perluasan area perkebunan, seperti dalam laporan LAPAN, telah memangkas luas hutan di Sumatra dan Kalimantan dalam 20 tahun terakhir. 

Sementara, formasi hutan masih cenderung terjaga berada di Papua dan Sulawesi. Meskipun ada tren peningkatan area perkebunan dalam periode yang sama di kedua pulau.

Katadata menggunakan data MapBiomas untuk melihat perubahan formasi lahan tersebut. Dari data tersebut terlihat, luas lahan agrikultur atau pertanian dan perkebunan di Sumatra sudah lebih luas dibanding hutan pada 2004. 

Namun, penyempitan luas hutan meningkat pada 2024. Luas hutan turun dari 17,9 juta ha pada 2004 menjadi 14,8 juta ha pada 2024. Dalam periode yang sama, luas agrikultur meningkat dari 23,1 juta ha menjadi 26,8 juta ha, didorong perluasan area perkebunan kelapa sawit.

Di Kalimantan, hutan masih lebih luas tetapi terjadi kecenderungan yang sama. Luas hutan turun dari 35,3 juta ha menjadi 31,9 juta ha, sementara lahan agrikultur meningkat dari 4,16 juta ha menjadi 9,57 juta ha. Lagi-lagi, kelapa sawit menjadi penyebab meningkatnya lahan agrikultur.

Luas hutan di Sulawesi dan Papua sebenarnya masih cenderung terjaga dalam periode yang sama. Namun, juga mengalami peningkatan lahan agrikultur akibat penambahan area perkebunan sawit.

Peneliti Hidrologi Hutan Universitas Gadjah Mada (UGM), Hatma Suryatmojo menjelaskan deforestasi memperparah banjir bandang ketika terjadi hujan di hulu daerah aliran sungai (DAS). Analisis Katadata sebelumnya menemukan hal ini terjadi di Sumatra.

“Hutan hulu yang hilang berarti hilangnya sabuk pengaman alami bagi kawasan di bawahnya,” katanya, dikutip dari situs resmi UGM, 1 Desember lalu.

Dosen Fakultas Kehutanan UGM ini mengatakan, kerusakan ekosistem di DAS menghilangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem dalam meredam curah hujan tinggi. Tanpa pembenahan serius, puncak musim hujan dapat mendatangkan kejadian serupa di masa depan.

Perlindungan hutan dan konservasi DAS, menurut Hatma, perlu menjadi prioritas. Pemerintah harus menegakkan aturan tata ruang berbasis mitigasi bencana dan menghentikan laju deforestasi di kawasan banjir secara tegas.

Akibat bencana Sumatra, pemerintah mulai menindak tegas perusahaan pemilik konsesi lahan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Raja Juli berencana mencabut 22 izin karena dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat serta lingkungan.

Dia mengatakan, 22 PBPH tersebut memiliki total seluas 1 juta ha, dan 116.168 ha di antaranya berlokasi di Sumatra. “Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit, semua perusahaan yang memegang konsesi, yang tidak menaati peraturan itu ditindak, dilihat seberapa besar pelanggarannya, dan itu dicabut,” katanya pada Senin, 15 Desember.

Terlepas dari tindakan tegas tersebut, pemerintah perlu lebih proaktif dalam menjaga luasan hutan sebelum bencana terjadi. Tidak hanya mencabut izin konsesi, pemerintah melakukan perlu kajian dan verifikasi lebih ketat dalam pemberian izin.