Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak hanya berdampak terhadap perekonomian di Kalimantan Timur (Kaltim), melainkan bisa menimbulkan persoalan sosial di sana. Terutama dari sisi demografi, mengingat bakal terjadi migrasi besar-besaran penduduk dari Jakarta, pusat pemerintahan saat ini.
Pemerintah berencana memindahkan 11.274 aparatur sipil negara (ASN) dari 35 kementerian dan lembaga mulai 2024. Pemindahan tersebut guna mendukung kegiatan pemerintahan di ibu kota yang baru.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah ASN instansi pusat di DKI Jakarta tercatat sebanyak 209.346 orang per Juni 2022. Artinya, hanya sekitar 5,4% ASN yang akan pindah dan bekerja di Nusantara. Namun, jika mengikuti skenario awal, jumlah ASN yang pindah bisa bertambah secara bertahap hingga seluruhnya meninggalkan Jakarta.
Sebelum adanya wacana pemindahan ASN, migrasi penduduk antarprovinsi sebetulnya terus terjadi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan sebanyak 10 dari 100 penduduk tinggal di luar provinsi kelahirannya pada 2020. Angka itu bahkan naik dua kali lipat dari 50 tahun sebelumnya.
Kalimantan Timur merupakan salah satu tujuan favorit migrasi tersebut. Sebanyak 31% penduduk di sana berstatus migran pada 2020, menjadi keempat tertinggi secara nasional. Artinya, masyarakat lokal di provinsi ini sudah menerima pendatang dari tahun ke tahun.
Meski begitu, pemindahan ASN secara masif ke Nusantara berpotensi menimbulkan ketimpangan atau kesenjangan dengan masyarakat lokal. Misalnya, dari segi pendapatan. Setiap pegawai pemerintah di Jakarta rata-rata menerima gaji Rp6,1 juta per bulan pada Agustus 2022. Jumlah tersebut lebih tinggi dari gaji yang diterima ASN di Kalimantan Timur, yang sebesar Rp4,1 juta per bulan.
Tidak hanya itu, sebanyak 40% tenaga kerja di provinsi ini bekerja di sektor perdagangan dan pertanian. Penghasilan yang diterima pekerja pada sektor-sektor itu pun jauh lebih kecil lagi ketimbang gaji ASN di Jakarta. Nilainya sebesar Rp3 juta per bulan untuk perdagangan dan Rp3,7 juta per bulan untuk pertanian.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan adanya kesenjangan pendapatan ini kemudian bisa berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas, seperti dikutip dari Liputan6.com.
Pemerintah akan menyeleksi ASN yang akan dipindahkan ke ibu kota baru. Salah satunya telah menempuh pendidikan minimal D3. Kriteria ini tergolong lazim diterapkan, lantaran sebanyak 81,1% dari total ASN di Indonesia telah memenuhinya atau berpendidikan di atas D3 per Juni 2022.
Namun, berdasarkan data BPS Kalimantan Timur, lebih dari 80% penduduk bekerja di provinsi tersebut hanya menempuh pendidikan SD hingga SMA atau SMK pada Agustus 2022. Perbedaan pada tingkat pendidikan yang ditempuh ini turut menimbulkan kesenjangan, yang bisa merugikan masyarakat setempat.
Editor: Aria W. Yudhistira
