Beban BPJS Kesehatan Semakin Besar

Keputusan Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran peserta dapat menambah beban keuangan BPJS Kesehatan.
Dwi Hadya Jayani
13 Maret 2020, 09:23

Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran yang berlaku sejak 1 Januari 2020 tersebut dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Di sisi lain, MA pun menilai kenaikan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

(Baca: Terbelit Defisit dari Batalnya Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan)

Namun kenaikan tersebut dikhawatirkan menambah beban BPJS Kesehatan. Hal ini karena kenaikan iuran dilatarbelakangi ooleh defisit lembaga itu yang terus membengkak. Hal ini terlihat dari kinerja tahun lalu, ketika pemerintah menyuntik dana sebesar Rp 13,5 triliun, tapi BPJS masih defisit Rp 15,5 triliun.

(Baca: Beban Berat Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 100 Persen)

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris pernah menyebutkan, jika iuran BPJS tidak dinaikkan, maka defisit BPJS Kesehatan akan menyentuh angka Rp 77 triliun pada 2024.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.