Pemerintah Optimalkan Anggaran Cost Recovery untuk Produk Lokal
Pemerintah menyatakan akan memperbaiki penghitungan cost recovery atau penggantian biaya operasi di industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Nantinya, biaya cost recovery ini akan lebih dioptimalkan untuk produk-produk dalam negeri.
Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan saat ini pemerintah sedang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang cost recovery dan pajak untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas).
“Kami mau cost recovery itu untuk banyak produk dalam negeri yang digunakan,” kata dia usai rapat kerja di Gedung DPR, Rabu (14/9). (Baca: Kontraktor Migas Sebut Produk Lokal Masih Mahal)
Menurutnya pengoptimalan produk dalam negeri lewat cost recovery dapat memberi banyak keuntungan bagi negara. Salah satunya, uang yang diganti pemerintah kepada kontraktor migas itu masih tetap digunakan di dalam negeri. Sehingga akan memacu kegiatan perekonomian nasional.
Selain itu, Luhut juga ingin agar anggaran cost recovery bisa dihemat dan jumlahnya lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tahun lalu anggaran cost recovery sekitar US$ 13 miliar, dia ingin tahun ini turun menjadi US$ 10 miliar hingga US$ 11 miliar.
Untuk mengupayakan penghematan ini, Luhut sudah memanggil Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mendetailkan penghitungan cost recovery. “Jangan ada hal-hal yang terlalu banyak luxury life, misalnya daerah penghasil minyak harus membayar biaya jet pribadi,” ujarnya.
(Baca: BPK Temukan Penyimpangan Cost Recovery ConocoPhillips dan Total)
