Empat Insentif dalam Revisi Aturan Cost Recovery dan Pajak Migas

Pengaturan insentif pada kegiatan usaha hulu migas tidak terbatas pada insentif kredit saja. Tapi juga imbalan Domestic Market Obligation fee, depresiasi dipercepat dan tax holiday.
Anggita Rezki Amelia
9 September 2016, 17:07
Blok migas
Katadata

Pemerintah tengah menyusun revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang cost recovery dan pajak untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Salah satu pokok perubahan dalam aturan itu adalah pemberian insentif untuk menggairahkan investasi hulu migas.

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan, pengaturan insentif pada kegiatan usaha hulu migas tidak berupa insentif kredit saja. “Tapi dapat meliputi antara lain imbalan Domestic Market Obligation fee, depresiasi dipercepat dan tax holiday,” kata dia saat berbicang dengan wartawan di Jakarta, Jumat (9/9).

(Baca: Pemerintah Beri Insentif Melalui Revisi Aturan Cost Recovery)

Selain itu, insentif bisa berupa perubahan perpajakan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan pemberlakuan kembali prinsip assume and discharged pada kegiatan usaha hulu migas. Dengan prinsip tersebut maka kontraktor migas tidak akan dikenakan pajak tidak langsung.

Advertisement

Saat ini baru Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah dibebaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 267/PMK.011/2014. “Kami usulkan pada saat eksplorasi pajak impor, Pajak Pertambahan Nilai juga dibebaskan karena saat eksplorasi kan ada beberapa alat yang diimpor,” ujar dia.  

Wiratmaja juga mengatakan, revisi aturan itu juga perlu memuat penegasan pemberlakuan prinsip pengembalian biaya operasi berbasis blok atau block basis pada kegiatan usaha hulu migas. Selain itu, meninjau kembali biaya operasi mana saja yang dapat dikembalikan. (Baca: BPK Temukan Penyimpangan Cost Recovery ConocoPhillips dan Total)

Revisi aturan itu juga harus mengedepankan ketentuan kontrak kerjasama sebagai dasar dalam penyelesaian perhitungan perpajakan kegiatan usaha hulu migas. Selain itu, penegasan ketentuan pada kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya rancangan perubahan PP 79/2010 dinyatakan tetap berlaku sampai tanggal berakhirnya kontrak kerjasama tersebut.

Menurut Wiratmaja, perubahan PP ini juga merupakan salah satu terobosan untuk menggenjot eksplorasi migas. Apabila tidak dilakukan terobosan-terobosan, maka diperkirakan Indonesia akan menjadi importir migas yang sangat besar dalam beberapa tahun mendatang.

Ia menambahkan, produksi migas ke depan akan terus turun, tetapi konsumsi meningkat. Kenaikan konsumsi sekitar 3,5 persen hingga 4 persen per tahun.

Grafik: Produksi dan Konsumsi BBM di Indonesia 2000-2013

Berdasarkan catatan Katadata, produksi minyak dan gas bumi pada tahun 2015 sebesar 2.190 ribu barel setara minyak per hari (boepd). Angka ini diperkirakan turun menjadi 1.810 ribu boepd pada 2020. Sedangkan konsumsi mencapai 2.600 ribu boepd. (Baca: Kementerian ESDM-Komisi VII Sepakat Lifting Minyak 815.000 Bph di 2017)

Pada tahun 2030, produksi migas sebesar 1.085 ribu boepd, sementara konsumsi meningkat 3.950 ribu boepd. Sedangkan tahun 2040, produksi migas diperkirakan turun menjadi 785 boepd, konsumsi naik menjadi 4.550 ribu boepd.  Tahun 2050, produksi migas tinggal 535 boepd, sedangkan konsumsi mencapai 5.315 ribu boepd.

Jika dihitung produksi khusus minyak bumi, produksi saat ini yang sekitar 820 ribu barel per hari (bph), turun menjadi 550 ribu bph pada tahun 2020 dan tahun 2030 menjadi 247 ribu bph. Angka ini turun menjadi 128 ribu bph pada 2040 dan cuma 77 ribu bph tahun 2050. (Baca: Tak Ada Proyek Besar, Lifting Minyak Anjlok 40 Persen Hingga 2020)

Tidak hanya itu, jumlah wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional mengalami tren penurunan sejak 2013. Pada tahun itu, jumlah wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional berjumlah 321. Sedangkan pada 2014 jumlah wilayah kerja migas menurun menjadi 318 wilayah kerja, dan tahun lalu tinggal 312 blok migas.  “Dengan penyempurnaan PP 79 Tahun 2010 ini, diharapkan trennya bisa naik," kata Wiratmaja.  

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait