SKK Migas Akan Bereskan Proses Terminasi Blok Migas

Arnold Sirait
1 April 2016, 18:16
skk migas.jpg
www.skkmigas.go.id

KATADATA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) segera menyelesaikan proses terminasi atau pencabutan hak pengelolaan sejumlah blok migas. Setelah proses terminasi rampung, blok tersebut akan segera dilelang kepada investor baru.

Kepala Bagian Humas SKK Migas Elan Biantoro mengatakan, saat ini ada beberapa blok yang masih dalam proses terminasi. Antara lain, Blok West Glagah Kambuna, Blok Palangkaraya, dan Blok Halmahera Kofiau. Proses ini masih memerlukan waktu agak lama karena harus melalui beberapa tahapan.

Tahapan pertama yakni mengidentifikasi aset mana saja yang menjadi hak negara dan kontraktor. Jika dalam proses identifikasi ada yang merupakan milik negara maka operator harus mengembalikan blok itu. Tidak hanya aset, tahapan lainnya adalah memverifikasi semua data yang diambil oleh kontraktor sewaktu masa pengeboran atau eksplorasi. Sesuai dengan regulasi, data tersebut merupakan milik negara sehingga harus diserahkan kepada negara.

(Baca: Total E&P Kembalikan 8 Blok Migas Kepada Pemerintah)

SKK Migas juga harus memastikan komitmen yang belum terlaksana untuk dibayarkan. Misalnya dalam kontrak bagi hasil, ada komitmen investasi sebesar US$ 10 juta untuk mengebor satu sumur. Namun, pada saat yang ditentukan belum juga melakukan komitmennya sehingga kontraktor migas harus membayar ke pemerintah sebagai penerimaan negara bukan pajak. “Jadi tujuannya jangan sampai ada kewajiban kontraktor yang belum dibayar pada saat terminasi. Ini semua harus diverifikasi oleh kami satu per satu, tidak boleh ada pihak yang dirugikan,” kata dia kepada Katadata beberapa waktu lalu.

(Baca: Pemerintah Ancam Cabut Izin 13 Kontraktor Migas)

Proses verifikasi ini tidak hanya dilakukan  SKK Migas, tetapi melibatkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jadi setelah proses selesai, pemerintah melalui Kementerian ESDM akan menawarkan blok tersebut ke investor lain yang berminat.

Elan mengatakan, alasan kontraktor mengembalikan wilayah kerjanya kepada pemerintah adalah faktor keekonomian. Sebagian besar dari kontraktor tersebut gagal melakukan tahapan eksplorasi. Dalam Peraturan Pemerintah 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, masa eksplorasi hanya dibatasi 10 tahun.

Mengacu aturan tersebut, kalau dalam waktu 10 tahun kontraktor masih belum menemukan cadangan migas maka kontrak bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor dibatalkan. Dengan begitu, kontraktor harus menanggung risiko dengan tidak menerima biaya pemulihan operasi atau cost recovery dari pemerintah.

Hal seperti itu yang terjadi di Blok West Glagah Kambuna. Petronas sebagai operator blok tersebut sudah mengebor dua sumur, tapi belum juga menemukan cadangan migas. Ada juga kasus ConocoPhillips di Blok Palangkaraya yang  menganggap blok tersebut tidak ekonomis. Padahal sudah mengebor satu sumur. (Baca: Rame-rame Kembalikan Blok Migas)

Berdasarkan data SKK Migas, saat ini ada 314 wilayah kerja migas yang beroperasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 84 wilayah kerja berstatus eksploitasi, sisanya masih eksplorasi. “Nanti empat sampai lima bulan lagi bisa berubah bisa jadi 308 blok karena ada beberapa blok yang  terminasi,” ujar Elan.  

Advertisement
Reporter: Anggita Rezki Amelia
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait