Kemnaker Dorong Kementerian/Lembaga Bentuk Tim Penggerak GNP2DS

Kemnaker mendorong kementerian/lembaga membentuk Komite atau tim penggerak Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS).
Image title
Oleh - Tim Publikasi Katadata
16 September 2019, 14:13
KEMNAKER
Katadata

Jakarta--Kementerian Ketenagakerjaan mendorong kementerian/lembaga (K/L) segera membentuk Komite atau tim penggerak Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS). Hal ini untuk menindaklanjuti penandatangan nota kesepahaman modeling GNP2DS dengan Lembaga Produktivitas Nasional (LPN). Nota kesepahaman tersebut untuk mendukung percepatan GNP2DS dan menjadi role model bagi seluruh K/L.

 

"Langkah berikutnya, yakni monitoring dan mentoring perancangan dan pelaksanaan GNP2DS di K/L," kata Direktur Bina Produktivitas Direktorat Jenderal Binalattas Kemnaker, Fachrurrozi. Ia menyatakan hal tersebut, di sela-sela kegiatan pengembangan dan penguatan jejaring lembaga produktivitas melalui penerapan modeling GNP2DS di Jakarta, Jumat, 13 September 2019.

 

Enam dari 17 K/L yang menandatangani nota kesepahaman adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia (AMMI), Universitas Trilogi, dan Universitas Krisnadwipayana.

 

GNP2DS adalah upaya yang terencana, terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional, kesejahteraan, dan daya saing bangsa. Adapun strategi GNP2DS mencakup pengembangan sistem manajemen birokrasi, pengembangan dan inovasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan budaya produktif.

 

Ketua Tim Pokja LPN Boomer Pasaribu menyatakan kebijakan GNP2DS dilaksanakan sebagai upaya bersama pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta profesi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM). Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan jejaring kelembagaan yang terstruktur dari tingkat penggerakan, pembinaan, dan pelaksanaan.

 

Ada tiga strategi GNP2DS. Pertama, peningkatan kesadaran, pemahaman, dan komitmen para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya peningkatan produktivitas dan daya saing nasional. Kedua, peningkatan kapabilitas dalam perancangan dan pelaksanaan program peningkatan produktvitas dan daya saing nasional. "Ketiga, pengukuran, pemeliharaan dan pelembagaan keberhasilan serta pengembangan program peningkatan produktivitas dan daya saing nasional," ujar Boomer.

 

Boomer menambahkan dari hasil pembahasan selama tiga hari, diperoleh masukan masih diperlukan pembentukan modelling yang nantinya akan dipandu LPN sebagai pelaksana GNP2DS di lingkungan masing-masing, dengan mitra kerja atau pemangku kepentingan lainnya.

 

Penandatanganan nota kesepahaman, menurut Bomer, akan diperluas ke seluruh peserta LPN, dalam jangka waktu satu bulan ke depan, sehingga nantinya akan ada 17 K/L yang memiliki nota kesepahaman langsung dengan LPN, sekaligus menugaskan adanya GNP2DS di lingkungan masing-masing. "Biasanya kalau di tingkat kementerian, Sekjen akan membuat surat keputusan siapa yang menjadi pelaksana dalam GNP2DS," ujar Boomer.

 

Selanjutnya, sesegera mungkin akan ada laporan ke institusinya masing-masing, terkait keluarnya tiga dokumen, yaitu pertama, dokumen Inpres tentang GNP2DS yang sudah masuk di Sekretariat Kabinet. Kedua, dokumen tentang revisi Perpres Nomor 50 Tahun 2005, yang masih memerlukan kajian di dalam LPN sebelum diajukan ke Presiden. Ketiga, dokumen tentang perluasan Perpres tentang anugerah pranatariat. 

 

Penutupan pengembangan dan penguatan jejaring LPN dihadiri antara lain oleh dua pembicara M. Moedjiman (mantan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan 60 peserta. Para peserta terdiri dari anggota LPN, tim kerja LPN, dunia usaha, dunia pendidikan, dan organisasi masyarakat.

 

Editor: Arsip

Video Pilihan

Artikel Terkait