SBY Ingatkan Potensi Risiko Fiskal Akibat Jaminan Kesehatan

Salah satu program yang dijanjikan presiden terpilih Joko Widodo selama masa kampanye adalah menerapkan program Kartu Indonesia Sehat
Image title
Oleh
20 Agustus 2014, 15:50
Kesehatan KATADATA|Ahmad Yunus
Kesehatan KATADATA|Ahmad Yunus
KATADATA | Ahmad Yunus

KATADATA ? Pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) mengingatkan adanya risiko fiskal yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)kepada pemerintahan selanjutnya.

Salah satunya berasal dari penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional  (SJSN) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 untuk bidang kesehatan. Di dalam RAPBN 2015, anggaran kesehatan di luar anggaran untuk kementerian mencapai Rp 20,7 triliun. Jumlah ini naik 43,8 persen dari alokasi dalam APBN-P 2014 sebesar Rp 14,4 triliun.

?Dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan disikapi dengan baik, agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa yang akan datang,? seperti tertuang dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2015.  

Pada 2015, risiko yang berpotensi muncul adalah ketidaksesuaian antara besaran iuran yang telah ditetapkan dan diterima oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan klaim yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa kesehatan.

Risiko terhadap kecukupan dana jaminan kesehatan semakin bertambah jika terjadi kondisi adverse selection. Maksudnya, jika terjadi kondisi yang mendaftar didominasi oleh mereka yang lebih berisiko mengidap suatu penyakit.

?Apabila adverse selection terjadi, maka besaran iuran yang sudah terkumpul tidak akan cukup mendanai manfaat yang dijanjikan.?

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah memberikan subsidi iuran jaminan kesehatan sebesar Rp 19.225 per bulan untuk masyarakat tidak mampu. Pada 2014, pemerintah telah mengalokasikan dana iuran tersebut untuk 86,4 juta orang.

Terkait adanya potensi risiko tersebut, pemerintah telah berupaya menguranginya dengan mengevaluasi besaran iuran dengan biaya pelayanan kesehatan. Sementara terkait adverse selection, pemerintah telah menetapkan target secara bertahap cakupan kepesertaan akan bersifat universal pada 2019.

Salah satu program utama yang dijanjikan presiden terpilih Joko Widodo selama masa kampanye adalah menerapkan program Kartu Indonesia Sehat. Sampai saat ini, tim Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, masih merumuskan bentuk pelaksanaan program tersebut.

Namun, dalam beberapa kesempatan Jokowi menyatakan Kartu Indonesia Sehat tidak bertentangan dengan program BPJS yang sudah berlangsung saat ini. 

Reporter: Aria W. Yudhistira
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait