Dana Minim, Pemerintah Gandeng Swasta Bangun Infrastruktur Gas
KATADATA - Pemerintah menyusun konsep pembangunan infrastruktur gas bumi hingga 2030. Namun, kebutuhan pendanaannya sangat besar sehingga pemerintah mendorong keterlibatan swasta untuk turut membangun infrastruktur gas tersebut.
Berdasarkan konsep yang disusun pemerintah, Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono mengatakan, pembangunan infrastruktur hingga 2030 memerlukan dana sekitar US$ 24,8 miliar atau setara dengan Rp 327 triliun. Rinciannya, pembangunan jaringan pipa sebesar US$ 1,2 miliar, gas kota US$ 2,2 miliar, dan infrastruktur elpiji US$ 400 juta. Sedangkan dana untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sebesar US$ 1,93 miliar, regasifikasi US$ 6,1 miliar dan Liquefaction US$ 1,3 miliar.
(Baca: Pemerintah Kesulitan Cari Pembeli Gas di Dalam Negeri)
Namun, pemerintah tentu tidak sanggup membangun seluruh infrastruktur gas itu karena keterbatasan dana. Karena itu, pemerintah perlu melibatkan perusahaan swasta. Jika perusahaan swasta juga kesulitan membangun infrastruktur gas karena dinilai tidak ekonomis, maka pemerintah akan turun tangan membiayainya dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Agus mengatakan, dana dari APBN ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah berkembang. “Ini dimaksudkan untuk sebagai pemicu (perkembangan) pasar di situ. Terutama di wilayah-wilayah perbatasan,” kata dia berdasarkan siaran pers Kementerian ESDM, Kamis (16/3).
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur gas dilakukan secara bertahap. Dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur meliputi jaringan gas bumi untuk rumah tangga, SPBG dan pipa gas. Sedangkan pembangunan terminal penerimaan gas atau receiving terminal, diharapkan dapat dilakukan oleh perusahaan swasta.
