Pemerintah Turunkan Nilai Penerbitan Surat Utang 2017
Pemerintah menargetkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) gross tahun depan sebesar Rp 596,8 triliun. Nilainya lebih rendah 2,4 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp 611,4 triliun. Penerbitan SBN tersebut di antaranya untuk membiayai defisit anggaran dan pembayaran utang.
Padahal, di sisi lain, nilai defisit anggaran yang jadi landasan penerbitan SBN meningkat tahun depan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, defisit anggaran sebesar 2,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan nominal sekitar Rp 296,7 triliun. Dengan nominal defisit tersebut, penerbitan SBN sebesar Rp 611,4 triliun tahun ini.
Sementara itu, dalam APBN 2017, target defisit anggaran sebesar 2,4 persen dari PDB dengan nominal Rp 330,2 triliun. Namun, target penerbitan SBN justru turun menjadi Rp 596,8 triliun tahun depan. Jadi, pemerintah perlu memanfaatkan sumber pembiayaan lain, seperti penarikan pinjaman luar negeri, untuk menambal defisit.
(Baca juga: Beban Cicilan Utang Pemerintah Capai 37 Persen Penerimaan Negara)
Adapun penerbitan SBN tahun ini berpeluang melampaui target. Penyebabnya, defisit anggaran berpeluang membengkak hingga 2,7 persen dari PDB atau setara Rp 338,8 triliun. Hal itu disampaikan juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “2016 kemungkinan realisasi defisit 2,5-2,7 persen,” ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/10).
Sebulan lalu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan mengungkapkan, pembengkakan defisit bakal ditutup dengan penerbitan SBN. Menurutnya, pemerintah bakal menerbitkan SBN sebesar Rp 17 triliun pada minggu pertama November untuk memenuhi defisit anggaran 2,5 persen tahun ini.
(Baca juga: Banjir Obligasi Negara, Pemerintah Perlu Waspadai Rebutan Dana Publik)
Namun, apabila pelebaran defisit menjadi 2,7 persen dari PDB, penerbitan SBN di pasar obligasi dan pasar utang ditingkatkan. Peningkatannya bisa mencapai Rp 27 triliun. “Itu kalau lari ke angka 2,7 persen. Mudah-mudahan tidak perlu,” kata Robert, Rabu (21/9) lalu.
Sekadar catatan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan melansir, realisasi penerbitan SBN telah mencapai Rp 597,8 triliun hingga 20 Oktober lalu.
