Perlu UU Perlindungan Data Pribadi untuk Transaksi Online Antarnegara

Penulis: Desy Setyowati

Editor: Pingit Aria

Selasa 13/3/2018, 21.24 WIB

Regulasi ini bukan hanya diperlukan untuk melindungi data pengguna, melainkan untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Digital e-commerce
Arief Kamaludin | KATADATA

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi kian mendesak seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet. Regulasi ini bukan hanya diperlukan untuk melindungi data pengguna, melainkan untuk meningkatkan perekonomian nasional.

"Legislasi ini memberi dampak ke potensi ekonomi. Sebab Eropa tidak mau cross border transactions e-commerce (perdagangan online) dengan negara yang tidak punya legislasi perlindungan data pribadi," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat diskusi publik UU Perlindungan Data Pribadi di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (13/3).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Ia mengatakan, saat ini draf RUU tersebut sudah berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun, naskah tersebut belum menjadi prioritas pembahasan dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018 di DPR.

(Baca juga: Rudiantara Bantah Bocorkan Data Registrasi Kartu Prabayar ke Tiongkok)

Sembari menunggu jatah pembahasan RUU tersebut, Rudiantara sudah merilis Peraturan Menteri (Permen) Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Menurutnya, aturan tersebut cukup untuk melindungi data masyarakat sementara waktu.

Adapun, data Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) menunjukan bahwa 143,3 juta orang atau 54,7% dari jumlah penduduk Indonesia telah terhubung ke internet pada 2017. Jumlah tersebut meningkat sekitar 8% dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 132,7 juta orang.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys pun sepakat bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi sangat dibutuhkan. Sebab, saat ini masyarakat begitu mudahnya memberikan data  pribadi kepada perusahaan penyedia jasa di bidang digital seperti Go-Jek, Grab, Lazada, dan lain sebagainya sebagai syarat untuk mendapatkan layanan.

Tanpa ada regulasi yang mengikat, konsumen pada dasarnya tak cukup terlindung dari potensi penyalahgunaan data. "UU itu menjadi kebutuhan mendesak agar seluruh pihak yang terlibat bisa mengetahui hak dan kewajiban masing-masing atas data pribadi yang muncul dari setiap interaksi di dunia digital," ujarnya.

 (Baca juga: Pidana bagi Penyalahgunaan Identitas dalam Registrasi Kartu Prabayar)

Apalagi, data kini telah menjadi komoditas bernilai tinggi bagi perusahaan-perusahaan teknologi. Mengutip data Forbes pada 2016, kata dia, setiap 10% kenaikan akses data konsumen, akan meningkatkan profit sebesar US$ 6,5 miliar bagi perusahaan.

"Perusahaan-perusahaan itu mencoba memahami siapa diri kita, apa yang kita butuhkan dan belanjakan, dan apa yang kita katakan atas produk," tutur Chief Operating Officer Red Mark Damar Juniarto.

Reporter: Desy Setyowati

Kuis Katadata