Pertamina Ungkap Alasan Minta 2 Bulan Teken 8 Blok Terminasi

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

Senin 16/4/2018, 19.16 WIB

Pertamina masih harus melengkapi data Blok East Kalimantan dan Attaka.

Migas
Dok. Chevron

 

PT Pertamina (Persero) mengungkapkan alasan meminta waktu dua bulan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menandatangani kontrak delapan blok yang kontraknya berakhir tahun ini. Permintaan tambahan waktu itu untuk melengkapi data di beberapa blok yang ada.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Menurut Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Gigih Prakoso, data di Blok East Kalimantan dan Attaka sampai saat ini belum lengkap. Padahal kelengkapan data itu diperlukan perusahaan ketika mengembangkan blok tersebut.

Atas dasar itu, Pertamina meminta waktu dua bulan untuk melengkapi data di dua blok tersebut. “Dua blok ini belum cukup data, kami minta perpanjangan waktu dua bulan," kata Gigih di DPR, Jakarta, Senin (16/4).

Permintaan data itu nantinya akan melalui proses pembukaan ruang data (open data room) kepada pemerintah. Alhasil, hingga kini Pertamina belum bisa memastikan waktu penandatangan kontrak delapan blok tersebut.

Saat ini Blok Attaka dan East Kalimantan kini masih dioperatori Chevron Indonesia. Kontrak Blok Attaka berakhir 31 Desember 2017 lalu. Sedangkan East Kalimantan kontraknya akan habis Oktober 2018 nanti.

Dalam kontrak baru nanti, Blok East Kalimantan dan Attaka akan digabung menjadi satu. Berdasarkan surat Kementerian ESDM ke SKK Migas tertanggal 15 Maret 2018, Pertamina atau afiliasinya mendapatkan hak kelola 90%. BUMD 10%. Bonus tanda tangan US$ 1 juta dan dibayar Pertamina atau afiliasinya.

Selain meminta waktu dua bulan, Pertamina berupaya mendapatkan pendampingan hukum dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam meneken kontrak delapan blok migas. "Kami lebih hati hati, supaya lebih prudent," kata Gigih.

(Baca: Pemerintah Beri Tenggat Pertamina Teken 8 Blok Terminasi Bulan Depan)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebenarnya ingin penandatanganan kontrak delapan blok itu bisa terlaksana beberapa waktu lalu. “Saya maunya tanda tangan minggu lalu. Pertamina minta waktu dua bulan,” kata dia di Jakarta, Rabu (11/4).