Kendati Neraca Dagang Surplus, Pelemahan Ekspor Masih Membayangi

Penulis: Ekarina

24/6/2019, 14.58 WIB

Tidak ada solusi instan untuk membenahi kinerja ekspor, terlebih Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas.

Suplus Neraca Perdagangan, Penurunan Ekspor
Katadata
Ilustrasi kegiatan ekspor.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Mei 2019 surplus US$210 juta, atau membaik dibanding torehan bulan sebelumnya yang mencatat defisit terparah sepanjang sejarah sebesar US$ 2,5 miliar. Kendati suplus, ekspor yang masih melemah secara keseluruhan masih membayangi neraca perdagangan.

Menurut BPS, surplus neraca dagang Mei ditopang oleh naiknya ekspor 12,42% dibanding April 2019 menjadi US$ 14,74 miliar. Hal tersebut juga diibarengi penurunan impor 5,62% menjadi US$ 14,53 miliar. 

Namun, ekspor dalam negeri tercatat US$ 14,47 miliar atau turun 8,99% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara secara kumulatif periode Januari–Mei 2019, nilai ekspor dalam negeri mencapai US$68,46 miliar atau menurun 8,61% dibanding periode yang sama 2018. Dari jumlah tersebut, ekspor migas turun 21,44%, sementara ekspor nonmigas menurun 7,33% menjadi US$63,12 miliar.

(Baca: Di Atas Prediksi, BPS Catat Neraca Dagang Mei Surplus US$ 210 Juta)

Berdasarkan sektor, ekspor hasil industri pengolahan Januari– Mei 2019 turun 6,27% dibanding periode yang sama 2018. Padahal, sektor tersebut berkontribusi paling besar terhadap ekspor non migas sebesar 74,59%. Selain hasil industri pengolahan, penurunan ekspor juga dicatat dari sektor hasil pertanian -1,89%, dan ekspor hasil tambang dan lainnya -12,67%.

Kepala BPS Suhariyato mengatakan penurunan ekspor sedikit banyak terpengaruh situasi global. Perekonomian saat ini masih dirundung ketidakpastian global serta harga komoditas yang berfluktuasi.

Dari segi akses pasar, Tiongkok tetap merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai US$9,55 miliar (15,13%), diikuti Amerika Serikat US$7,25 miliar (11,49%), dan Jepang US$5,6 miliar (8,98%). Komoditas utama yang diekspor ke Tiongkok pada periode tersebut adalah lignit, batubara, dan minyak kelapa sawit.

Namun, hingga lima bulan pertama 2019, ekspor ke tiga negara tersebut menyusut masing-masing sekitar -6,86%, -2,29% dan 17,50%.

Tak Ada Harapan Peningkatan Ekspor

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan ketidakpastian ekonomi global memberi tekanan terhadap kinerja ekspor. "Ekspor sepertinya ada harapan selama perang dagang berlangsung," kata dia kepada katadata.co.id, Senin (24/6).

Menurutnya, tidak ada solusi instan untuk membenahi kinerja ekspor, terlebih Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas. Sehingga semua kebijakan yang diperlukan merupakan solusi jangka panjang. 

"Butuh waktu lama, sebab struktur industrinya harus dibenahi agar Indonesia bisa beranjak dari ekspor komoditas. Selain itu, pemerintah juga harus lebih aktif mencari pasar ekspor," ujarnya.

(Baca: Asosiasi Pengusaha Minta Insentif Khusus untuk Menggenjot Ekspor)

Dengan beragam tantangan tersebut, dia pun memperkirakan neraca dagang Indonesia masih akan mengalami defisit sebesar single digit hingga akhir tahun.

Anjloknya kinerja ekspor sudah disadari pemerintah sedari lama. Karenanya, pemerintah berupaya memacu pertumbuhan ekspor dan investasi dengan menyiapkan beragam insentif pajak. Beragam insentif pajak tersebut dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan presiden menginginkan lebih banyak insentif pajak. “Yang tidak hanya sekadar instrumen, namun yang lebih penting bisa berjalan di lapangan,” kata dia usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/6).

(Baca: Pacu Investasi dan Ekspor, Sri Mulyani Siapkan Banyak Insentif Pajak)

Ia menyatakan beberapa aturan sudah selesai dibahas, seperti super deduction tax dan pajak untuk kendaraan bermotor hemat energi, termasuk mobil listrik. “Kami harap sudah akan selesai harmonisasinya dan bisa keluar dalam minggu ini atau awal minggu depan,” kata dia.

Sedangkan untuk tax allowance, pihaknya masih menunggu kajian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang industri yang akan mendapatkan fasilitas tersebut. Di luar itu, pemerintah tengah mempersiapkan perubahan Undang-Undang PPh untuk mendukung rencana penurunan PPh badan menjadi 20%.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menjelaskan, insentif pajak berupa mini-tax holiday dan super-deductible tax akan diberikan untuk industri yang mendukung vokasi, inovasi, dan industri padat karya yang berorientasi ekspor.

Dia memerinci, super-deduction tax untuk industri yang mendukung program vokasi bisa mencapai 200% dan yang mendukung inovasi mencapai 300%. “Untuk industri padat karya nanti dilihat industri per industri,” ujarnya. 

Dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi mengingatkan masalah ekspor dan investasi sudah enam kali dirapatkan.

Dia pun memberikan ultimatum supaya segera ada kebijakan agar Indonesia mampu memanfaatkan momentum perekonomian global saat ini. "Saya minta agar kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor betul-betul konkret, betul-betul dieksekusi dengan mendengar dari kesulitan apa yang dialami oleh para pelaku," kata Jokowi.

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan