Tiga Komisioner dan Belasan Pegawai KPK Ikut Seleksi Calon Pimpinan
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menutup pendaftaran secara langsung calon pimpinan KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (4/7). Dari jumlah pendaftar yang mencapai 348 orang, terdapat tiga komisioner KPK aktif dan 13 karyawan KPK yang mengikuti seleksi.
"Dari pegawai KPK ada 13 orang. Kami belum boleh 'mereview'. Jumlahnya saja boleh. Dari Polri, ada dua, kelompok yang aktif dan pensiunan. Yang pensiun belum kami hitung, yang aktif ada 9 orang," kata anggota pansel Harkristuti Harkrisnowo, seperti dikutip dari Antara.
(Baca: Deretan Jenderal Bintang 2 Polri dalam Bursa Calon Pimpinan KPK)
Dua pejabat KPK yang turut mendaftar di antaranya Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Supradiono dan penasehat KPK Mohammad Tsani Annafari.
Tsani tertarik mengikuti seleksi calon pimpinan di antaranya karena dorongan dari rekan-rekan, pegawai, dan pimpinan di lembaga anti-rasuah itu. "Mudah-mudahan ke depan semakin sedikit koruptor, semakin banyak kegiatan pencegahan yang bisa kami lakukan," kata Tsani.
Tsani saat ini menjabat sebagai Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2017-2021. Dia pernah bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan dengan jabatan terakhir Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan bagian Timur.
(Baca: Pakar Hukum: Kepolisian di Pimpinan KPK Berpotensi Konflik Kepentingan)
Sementara itu Giri bukan sekali ini saja mengikuti seleksi capim KPK. Pada 2014 dia pernah masuk 19 besar dalam proses seleksi. "Saya akan coba lagi, karena pada prinsipnya pemberantasan korupsi itu menjadi kewajiban setiap warga negara," kata Giri.
Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh lembaga anti rasuah ini antara lain pemberantasan korupsi di tingkat bawah. Dia menilai praktik korupsi masih rentan terjadi saat pengurusan surat perizinan baik sektor bisnis maupun lainnya.
Giri juga menjelaskan kehadiran negara diperlukan dalam bidang pendanaan politik untuk menghindari terjadinya korupsi. "Saya akan menyoroti yang utama adalah politik kita. Agar politik ini berintegritas, murah, kemudian insentif kepada pejabat politik bagus, tinggi. Dan yang terakhir adalah bahwa negara harus hadir dalam bidang politik melalui pendanaan yang mencukupi," jelas Giri.
(Baca: Tangkap Jaksa, KPK Bantah Permalukan Kejaksaan Agung)
Selain perwakilan dari KPK, para pendaftar berlatar belakang polisi, jaksa dan advokat. Rinciannya 9 pimpinan polisi, 5 orang jaksa, 8 hakim serta 53 advokat dan sejumlah dosen turut mengikuti seleksi capim KPK.
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih menyatakan jumlah pendaftar itu masih bisa bertambah, karena pendaftaran jalur online atau melalui surel masih dibuka hingga Kamis malam pukul 23.59 WIB.
Yenti menjelaskan Pansel Capim KPK tidak memperpanjang pendaftaran karena menilai jumlah pendaftar sudah mencukupi. Pansel akan menyampaikan profil dari seluruh pendaftar seleksi capim KPK dalam waktu satu pekan, yakni pada Kamis (11/7/2019).
