Bertemu Kemendag Pekan Depan, Ini Harapan Asosiasi Soal PP E-Commerce
Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) awal pekan depan (9/12). Asosiasi berharap, pemerintah menyosialisasikan aturan terlebih dulu sebelum menerbitkannya.
Ketua idEA Ignatius Untung mengaku belum tahu rincian agenda pertemuan tersebut. Karena itu, ia enggan berkomentar banyak perihal PP e-commerce itu sebab baru akan dibahas mendalam pekan depan.
“Tetapi, untuk prosesnya, kami berharap ke depannya bisa tahu dan diskusi dengan pemerintah sebelum aturan semacam ini diterbitkan,” kata Ignatius kepada Katadata.co.id, hari ini (6/12).
Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja mengatakan, perusahaannya tengah berdiskusi dengan idEA dan e-commerce lainnya terkait aturan tersebut. Baru kemudian membahas PP itu dengan pemerintah awal pekan depan.
Ia berharap, pemerintah tidak membuat kebijakan yang menyulitkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkembang, terutama yang baru memulai. “Karena itu komitmen yang kami bawa,” kata Dhika di Jakarta.
(Baca: PP E-Commerce Terbit, Asosiasi Pengusaha Sebut Demi Keadilan)
Dhika menilai, aturan itu lebih cocok untuk e-commerce yang model bisnisnya Business to Costumer (BtoC). Karena mitra yang berjualan di platform-nya merupakan perusahaan menengah besar.
Sedangkan model bisnis Shopee Costumer to Costumer (CtoC), di mana pemilik usaha kecil dan individu bisa berjualan di platform-nya. Selain itu, PP e-commerce belum memuat secara rinci terkait penegakan aturan untuk pedagang online yang berjualan di media sosial atau aplikasi percakapan.
Menurut dia, kebijakan saat ini sudah mendukung UMKM di Indonesia. “Yang sekarang sudah oke. Bagaimana kami bisa membantu lagi penjual yang lebih kecil untuk memulai (bisnis). Jadi dimudahkan, bukan dipersulit,” kata Dhika.
(Baca: Bukalapak dan Tokopedia Sebut PP E-Commerce Jadi Tantangan UMKM)
