Mewujudkan Pertumbuhan Hijau dan Inklusif di Bumi Cendrawasih
Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat telah menempatkan diri sebagai provinsi yang mengusung prinsip pembangunan berkelanjutan dalam memacu pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Kedua provinsi telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk merancang serta menyusun rencana pertumbuhan hijau serta model bisnis dan investasi hijau.
Selain itu juga memastikan keseimbangan antara perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyrakat dan aktivitas ekonomi. Belajar dari model pembangunan di provinsi lain di Indonesia yang mengalami penurunan mutu lingkungan hidup, baik Papua maupun Papua Barat, berupaya mewujudkan pertumbuhan hijau dan inklusif di wilayahnya.
Provinsi Berkelanjutan Papua Barat
Papua Barat adalah provinsi yang tergolong muda namun telah menorehkan sejarah sejak mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Berkelanjutan pada 19 Oktober 2015. Semua itu tiada arti tanpa adanya kelanjutan, hingga empat tahun setelah deklarasi, tepatnya pada Maret 2019, Rapat Paripurna DPRD Papua Barat menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Pembangunan Berkelanjutan.
Dengan luas 120.777 km persegi, Provinsi Papua Barat memiliki keanekaragaman hayati yang begitu kaya. Papua Barat menjadi rumah bagi 1.800 spesies ikan dan habitat untuk 75 persen karang keras dunia. Selain itu, provinsi ini memiliki hutan bakau terluas di dunia dan luas lahan gambut yang signifikan. Hutan bakau dan lahan gambut merupakan ekosistem dengan cadangan karbon empat kali lebih tinggi dibandingkan cadangan karbon hutan tropis. Mempertahankan cadangan karbon ini penting untuk mengendalikan laju perubahan iklim.
Bermodalkan peraturan daerah khusus (Perdasus) ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen melindungi ekosistem laut dan darat yang diketahui sebagai ekosistem paling utuh yang masih tersisa di Indonesia. Tak kalah penting, aturan ini juga mempromosikan pengembangan mata pencaharian berkelanjutan, dan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat. Perdasus ini juga menempatkan pembangunan berkelanjutan di garis depan dari setiap kegiatan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Papua Barat.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, Charlie Heatubun, menjelaskan Pemerintah Provinsi Papua Barat memilih menjadi Provinsi Pembangunan Berkelanjutan dengan tetap memakai prinsip konservasi. Hutan tetap lestari, bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakatnya.
Menurut Charlie, momentum pembangunan berkelanjutan di Papua Barat diawali dari Deklarasi Manokwari yang dicetuskan dalam International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy (ICBE) 2018 atau Konferensi Keanekaragaman Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif yang digelar di Manokwari, Papua Barat, pada Oktober 2018.
Deklarasi Manokwari menjadi landasan bagi inistiatif pembangunan berkelanjutan di Papua dan Papua Barat. Deklarasi ini memuat 14 poin kesepakatan di mana salah satunya adalah mendorong kemitraan global, nasional dan lokal serta membentuk platform multipihak untuk mendorong terbangunnya model-model investasi/pembiayaan yang mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang bertujuan bagi pembangunan berkelanjutan.
Perdasus juga menjadi landasan inisiatif pengkajian ulang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Papua Barat yang sedang dilakukan tim pemerintah provinsi. Tujuannya, mengatur ulang proporsi kawasan lindung dan budidaya hutan di provinsi tersebut. "Target yang diusung, 70 persen wilayah Papua Barat akan menjadi kawasan konservasi," katanya.
Pembangunan di Papua Barat adalah pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan perekonomian berbasis sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor agro wisata. Tugas pemerintah daerah dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk mengupayakan peningkatan nilai tambah komoditas di Papua Barat seperti kopi, kakao, dan buah merah. "Kami harus bekerja sama dengan pihak lain seperti Yayasan IDH dan lainnya," ujar Charlie. Salah satu komoditas pilihan yang dijadikan percontohan adalah cokelat dari Distrik Ransiki di Manokwari Selatan.
Dukungan Pemerintah Daerah
Bupati Manokwari Selatan Markus Waran menjelaskan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan itu pemerintah kabupaten telah menyiapkan pengembangan kakao Ransiki menjadi komoditi unggulan. Kakao Ransiki pada 1980-an hingga 2000 sudah dikenal secara nasional bahkan manca negara. Kakao saat itu memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan masyarakat Manokwari Selatan.
