Pelatih Selam di Raja Ampat Didominasi Asing, Luhut: Harus Orang Papua
Pemerintah bakal menata ekowisata di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat dengan sejumlah cara. Salah satunya terkait dengan jumlah instruktur selam (divers) lokal yang ada di lokasi wisata maritim tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hampir seluruh pelatih selam yang berada di Raja Ampat berasal dari luar negeri. Sedikit sekali penyelam lokal yang memandu para wisatawan mancanegara.
Luhut mengatakan, pemerintah nantinya akan memberikan pelatihan secara bertahap kepada masyarakat lokal terkait profesi penyelam. Dengan demikian, dia menargetkan 80% instruktur di Raja Ampat berasal dari dalam negeri dalam beberapa tahun mendatang.
“Secara bertahap divers-nya itu harus nanti orang Papua atau orang Indonesia,” kata Luhut di Sorong, Papua Barat, Kamis (27/2).
(Baca: Geliat Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong Berjalan Lambat)
Informasi soal banyaknya penyelam asing itu tak didapat Luhut dari warga lokal. Ia mengatakan hal itu disampaikan langsung oleh mantan CEO Unilever Paul Polman saat berkunjung ke Raja Ampat. “Paul berada dua hari di Raja Ampat. Dia bilang hampir semua divers-nya itu adalah orang asing,” kata Luhut
Lebih lanjut, Luhut akan menertibkan kapal-kapal yang ada di Raja Ampat lantaran banyak yang menaruh jangkarnya sembarangan. Hal tersebut, lanjutnya, merusak terumbu karang yang telah hidup ratusan tahun. “Sehingga tidak kerusakan karang yang sekarang anchoring kapal itu di mana saja. Itu sudah menjadi target kami,” ucap Luhut.
Dia juga meminta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bekerja sama dalam menata kawasan Raja Ampat. Keduanya diminta membuat tabel waktu untuk penataan kawasan ekowisata tersebut.
Dengan demikian, rencana dan target pemerintah dalam menata Raja Ampat menjadi jelas dan terukur. “Kalau ini kita lakukan bersama saya kira akan membuat Papua bagus,” kata Luhut.
(Baca: Masalah Lahan Jadi Hambatan Terberat Investasi di Papua)
