Pegiat Lingkungan Kritik UU Minerba Cerminan Dukungan Pada Investor
Disahkannya Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi UU dicemooh organisasi pegiat lingkungan, Greenpeace.
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Hindun Mulaika menilai, pengesahan UU Minerba hanya menguntungkan kaum oligarki, dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, ada pengaruh besar dari para kaum oligarki dalam mempengaruhi pengambilan keputusan ini.
"Salah satunya terkait kepastian perpanjangan Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)," kata Hindun, dalam Webinar Menyikapi Pengesahan RUU Minerba, Rabu (13/5).
Dalam versi terbaru RUU Minerba, perpanjangan kontrak ini mendapat jaminan perpanjangan. Hal ini ia pandang menguntungkan para perusahaan pertambangan, yang memang membutuhkan kepastian izin pengelolaan batu bara. Apalagi, beberapa perusahaan tambang batu bara memiliki hutang jatuh tempo.
Keberadaan hutang jatuh tempo ini menjadi risiko tersendiri, jika perusahaan tersebut tidak memiliki rencana pembiayaan refinancing plans. Selain itu, pihak perbankan atau kreditor, juga lebih menyoroti soal kepastian izin, agar yakin bahwa perusahaan tambang tidak berisiko besar.
Pendapat senada juga diungkapkan Peneliti Yayasan Auriga Nusantara, Iqbal Damanik. Menurutnya, pengesahan RUU Minerba yang terkesan terburu-buru ini justru menyediakan jaminan (bailout) dan memfasilitasi perlindungan bagi perusahaan tambang.
Selain itu, penambahan dalam Pasal 169 dinilai mencerminkan sikap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hanya mengutamakan kepentingan investor.
(Baca: Faisal Basri Nilai Pengesahan UU Minerba untuk Selamatkan Kaum Elite)
