Pemerintah Beberkan Alasan Suntikan Dana Jumbo ke BUMN saat Pandemi
Kementerian BUMN menilai pemerintah perlu memberikan suntikan dana melalui berbagai skema untuk perusahaan pelat merah. Sebab, pandemi corona telah memukul berbagai sektor industri termasuk BUMN.
Pemerintah telah menganggarkan Penyertaan Modal Negara atau PMN kepada sejumlah BUMN dalam APBN 2020. Pemerintah juga menganggarkan subsidi dan kompensasi kepada beberapa BUMN pada tahun ini. Total dana yang disalurkan oleh pemerintah melalui tiga skema tersebut mencapai Rp 27,56 triliun.
Meski begitu, pemerintah berencana menambah suntikan dana kepada perusahaan milik negara melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Total dukungan tambahan tersebut mencapai Rp 152,19 triliun yang disalurkan melalui lima skema, yaitu dana kompensasi, bantuan sosial, subsidi, dana talangan, dan PMN.
Dalam paparan Kementerian Keuangan kepada DPR, pemerintah mengklaim ada dampak yang signifikan bagi beberapa BUMN jika tidak mendapat suntikan dana. Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga juga menyebut suntikan dana jumbo sangat diperlukan oleh BUMN.
"Kali ini semuanya memiliki argumentasi kuat kenapa dibutuhkan," kata Arya pada Rabu (28/5).
(Baca: Tiga Skenario Pemerintah Selamatkan BUMN dari Pandemi Corona)
Adapun suntikan dana jumbo diberikan kepada beberapa BUMN yang memiliki urgensi untuk diselamatkan saat pandemi corona. Beberapa BUMN tersebut di antaranya:
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PLN mendapat dana bantuan dana paling besar. Dalam APBN 2020, PLN mendapatkan bantuan dari pemerintah senilai Rp 3,46 triliun melalui subsidi untuk diskon listrik. Namun, ada tambahan dana dalam program PEN untuk PLN senilai Rp 3,46 triliun melalui subsidi.
PLN juga mendapatkan kompensasi senilai Rp 7,17 triliun dalam APBN 2020. Namun, pemerintah menambahkan kompensasi untuk PLN senilai Rp 38,25 triliun yang diusulkan dibayar penuh tahun ini melalui program PEN.
Perusahaan setrum pelat merah itu juga mendapatkan PMN senilai Rp 5 triliun dalam APBN 2020. Sehingga, total dana yang diterima oleh PLN senilai Rp 57,34 triliun, di mana total dukungan tambahan melalui PEN senilai Rp 41,71 triliun.
Dalam paparan Kemenkeu dijelaskan bahwa PLN sedang menjalankan penugasan pemerintah untuk mempercepat proyek listrik 35 GW, listrik bersih (EBTKE), dan tak menaikkan tarif listrik sejak 2017. Pemberian suntikan dana diperlukan agar kebutuhan kas jangka pendek bisa dipakai sebagai modal kerja, apalagi perusahaan dinilai memiliki kinerja yang baik sebelum adanya pandemi Covid-19.
Jika pemerintah tidak memberikan dukungan tambahan dana kepada PLN, ada potensi risiko reputasi negara atas kontrak-kontrak PLN. Selain itu, PLN bakal mengalami arus kas negatif karena tidak terpenuhinya biaya operasional alias Operational Expenses (Opex).
(Baca: Sri Mulyani Suntik Lagi Rp 26 T untuk Pemulihan 7 BUMN, Ini Rinciannya)
PT Hutama Karya (Persero)
Hutama Karya mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui PMN senilai Rp 3,5 triliun dalam APBN 2020. Namun, pemerintah mengusulkan untuk menambah suntikan PMN kepada Hutama Karya senilai Rp 7,5 triliun dalam program PEN.
Urgensi dukungan pemerintah menyuntikan dana ke BUMN konstruksi itu karena perusahaan tengah menyelesaikan penugasan atas pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Meski mendapat penugasan, Hutama Karya tetap harus menjaga kesinambungan dan kesehatan keuangannya.
Jika pemerintah tidak memberikan dukungan kepada Hutama Karya, perusahaan bisa mengalami penurunan likuiditas dan solvabilitas. Hal itu bisa berdampak pada tidak tercukupinya ekuitas untuk memenuhi struktur permodalan pembangunan jalan tol itu.
"Sehingga bisa berdampak pada tertundanya penyelesaian proyek Jalan Trans Tol Sumatera," seperti dikutip dari paparan Kemenkeu.
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog)
Pemerintah juga menganggarkan bantuan kepada Bulog melalui penyaluran dana bantuan sosial senilai Rp 10,5 triliun. Sebab, Bulog bertugas menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di masyarakat, terutama saat pandemi corona.
"Penugasan tersebut akan meningkatkan likuiditas modal kerja guna mendukung penugasan berikutnya," ujar Kemenkeu.
Jika tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah, kebutuhan likuiditas modal kerja untuk melaksanakan penugasan semakin besar. Sehingga, beban keuangan Bulog semakin bertambah dan cadangan beras yang menumpuk di gudang bisa rusak.
Pemberian bantuan kepada Bulog ini bukan tanpa pertimbangan. Selain karena 100% dimiliki pemerintah, Bulog dinilai memiliki pengalaman dalam melaksanakan penugasan penyaluran bantuan sosial seperti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan beras sejahtera (rastra).
(Baca: Risiko BUMN Gencar Mencari Utang Valas di Masa Pandemi Covid-19)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk - GIAA
Maskapai milik pemerintah ini pun tidak luput mendapat bantuan dari pemerintah. Garuda Indonesia mendapatkan bantuan dalam program PEN melalui skema dana talangan. Rencananya, nilai dana talangan itu paling banyak Rp 8,5 triliun yang dapat diberikan melalui SMV Kemenkeu.
Pemerintah beralasan memberikan dana talangan kepada Garuda karena maskapai penerbangan itu merupakan penghubung kepulauan di Indonesia. Selain itu, pemerintah menilai kehadiran Garuda bisa menghindari potensi monopoli di industri penerbangan nasional.
Garuda juga merupakan benchmark maskapai di negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Jerman. Selain itu, pemerintah menyebut ada kebutuhan kas jangka pendek. Sehingga, Garuda bisa menghindari berhenti beroperasi dan gugatan pailit PKPU.
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk - KRAS
Dalam program PEN, pemerintah juga berencana untuk memberikan dana talangan paling banyak Rp 3 triliun kepada produsen baja milik pemerintah tersebut. Penyalurannya dapat melalui penempatan dana pemerintah pada bank peserta.
Pemerintah menilai penting memberikan dukungan pendanaan kepada Krakatau Steel karena industri baja merupakan induk segala industri (mother of industry). "Sehingga, pabrik baja nasional yang kuat, wajib dimiliki negara yang akan bergerak ke era industri," dikutip dari paparan Kemenkeu.
Krakatau Steel juga dinilai bisa mendukung dan menggerakan industri hilir dan industri pengguna. Alasan lainnya karena perusahaan yang bermarkas di Cilegon itu merupakan benchmark negara lain seperti Inggris dan Tiongkok.
Pemerintah juga menilai bahwa penguatan industri baja merupakan salah satu langkah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan indonesia. Begitu juga untuk menjaga persaingan dengan baja impor.
Restrukturisasi utang yang sudah diselesaikan Krakatau Steel pada tahun lalu dengan beberapa bank bisa terancam gagal jika pemerintah tidak memberikan dukungan kepada Krakatau Steel.
PT Pertamina (Persero)
Perusahaan lain yang rencananya mendapatkan bantuan dari pemerintah yaitu Pertamina. Pada paparan Kemenkeu tersebut dijelaskan bahwa Pertamina akan mendapatkan pengakuan piutang harga jual eceran (HJE) senilai Rp 96,5 triliun dan bagian lancar senilai Rp 45 triliun.
Sebagai perusahaan minyak dan gas milik negara, Pertamina menjalankan penugasan dari pemerintah. Melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah dapat menetapkan harga jual eceran jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) berbeda dengan perhitungan formula.
"Dampak tanpa dukungan pemerintah, penugasan pemerintah berpotensi tidak optimal yang disebabkan oleh negatif cash flow pada 2020," dikutip dari paparan Kemenkeu.
Urgensi lainnya dari pemberian bantuan kepada Pertamina karena perusahaan ini memiliki eksposur pinjaman ke perbankan yang segera jatuh tempo. Nilai utangnya mencapai US$ 1 juta atau setara dengan Rp 14,75 miliar.
