Pemerintah Beberkan Alasan Suntikan Dana Jumbo ke BUMN saat Pandemi

Image title
29 Mei 2020, 07:54
kementerian bumn, bumn, subsidi, utang, covid-19, pandemi corona, virus corona
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga menyampaikan keterangan pers terkait penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (24/3/2020). Pemerintah menyebut suntikan dana jumbo diperlukan untuk menyelamatkan BUMN dari kerugian dan berhenti operasi.

Kementerian BUMN menilai pemerintah perlu memberikan suntikan dana melalui berbagai skema untuk perusahaan pelat merah. Sebab, pandemi corona telah memukul berbagai sektor industri termasuk BUMN.

Pemerintah telah menganggarkan Penyertaan Modal Negara atau PMN kepada sejumlah BUMN dalam APBN 2020. Pemerintah juga menganggarkan subsidi dan kompensasi kepada beberapa BUMN pada tahun ini. Total dana yang disalurkan oleh pemerintah melalui tiga skema tersebut mencapai Rp 27,56 triliun.

Advertisement

Meski begitu, pemerintah berencana menambah suntikan dana kepada perusahaan milik negara melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Total dukungan tambahan tersebut mencapai Rp 152,19 triliun yang disalurkan melalui lima skema, yaitu dana kompensasi, bantuan sosial, subsidi, dana talangan, dan PMN.

Dalam paparan Kementerian Keuangan kepada DPR, pemerintah mengklaim ada dampak yang signifikan bagi beberapa BUMN jika tidak mendapat suntikan dana. Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga juga menyebut suntikan dana jumbo sangat diperlukan oleh BUMN.

"Kali ini semuanya memiliki argumentasi kuat kenapa dibutuhkan," kata Arya pada Rabu (28/5).

(Baca: Tiga Skenario Pemerintah Selamatkan BUMN dari Pandemi Corona)

Adapun suntikan dana jumbo diberikan kepada beberapa BUMN yang memiliki urgensi untuk diselamatkan saat pandemi corona. Beberapa BUMN tersebut di antaranya: 

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

PLN mendapat dana bantuan dana paling besar. Dalam APBN 2020, PLN mendapatkan bantuan dari pemerintah senilai Rp 3,46 triliun melalui subsidi untuk diskon listrik. Namun, ada tambahan dana dalam program PEN untuk PLN senilai Rp 3,46 triliun melalui subsidi.

PLN juga mendapatkan kompensasi senilai Rp 7,17 triliun dalam APBN 2020. Namun, pemerintah menambahkan kompensasi untuk PLN senilai Rp 38,25 triliun yang diusulkan dibayar penuh tahun ini melalui program PEN.

Perusahaan setrum pelat merah itu juga mendapatkan PMN senilai Rp 5 triliun dalam APBN 2020. Sehingga, total dana yang diterima oleh PLN senilai Rp 57,34 triliun, di mana total dukungan tambahan melalui PEN senilai Rp 41,71 triliun.

Dalam paparan Kemenkeu dijelaskan bahwa PLN sedang menjalankan penugasan pemerintah untuk mempercepat proyek listrik 35 GW, listrik bersih (EBTKE), dan tak menaikkan tarif listrik sejak 2017. Pemberian suntikan dana diperlukan agar kebutuhan kas jangka pendek bisa dipakai sebagai modal kerja, apalagi perusahaan dinilai memiliki kinerja yang baik sebelum adanya pandemi Covid-19.

Jika pemerintah tidak memberikan dukungan tambahan dana kepada PLN, ada potensi risiko reputasi negara atas kontrak-kontrak PLN. Selain itu, PLN bakal mengalami arus kas negatif karena tidak terpenuhinya biaya operasional alias Operational Expenses (Opex).

(Baca: Sri Mulyani Suntik Lagi Rp 26 T untuk Pemulihan 7 BUMN, Ini Rinciannya)

Dana BUMN
Dana BUMN (Katadata)

PT Hutama Karya (Persero)

Hutama Karya mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui PMN senilai Rp 3,5 triliun dalam APBN 2020. Namun, pemerintah mengusulkan untuk menambah suntikan PMN kepada Hutama Karya senilai Rp 7,5 triliun dalam program PEN.

Urgensi dukungan pemerintah menyuntikan dana ke BUMN konstruksi itu karena perusahaan tengah menyelesaikan penugasan atas pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Meski mendapat penugasan, Hutama Karya tetap harus menjaga kesinambungan dan kesehatan keuangannya.

Jika pemerintah tidak memberikan dukungan kepada Hutama Karya, perusahaan bisa mengalami penurunan likuiditas dan solvabilitas. Hal itu bisa berdampak pada tidak tercukupinya ekuitas untuk memenuhi struktur permodalan pembangunan jalan tol itu.

"Sehingga bisa berdampak pada tertundanya penyelesaian proyek Jalan Trans Tol Sumatera," seperti dikutip dari paparan Kemenkeu.

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog)

Pemerintah juga menganggarkan bantuan kepada Bulog melalui penyaluran dana bantuan sosial senilai Rp 10,5 triliun. Sebab, Bulog bertugas menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di masyarakat, terutama saat pandemi corona.

Halaman:
Reporter: Ihya Ulum Aldin
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement