Permintaan KPR Bersubsidi di BTN Naik 75% sejak Pelonggaran PSBB
PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN melihat kondisi ekonomi mulai pulih sejak pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal itu setidaknya tercermin dari kenaikan permintaan Kredit Pemilikan Rumah atau KPR bersubsidi.
"Sampai 25 Juni 2020 lalu permintaan KPR subsidi di BTN naik 75% dibandingkan Mei 2020," kata Direktur Utama Pahala Mansury dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (2/7).
Pahala pun optimistis pelonggaran PSBB akan meningkatkan permintaan kredit lainnya. Dia menyebut permintaan kredit modal kerja khususnya UMKM sudah mulai ada. "Meskipun belum terlalu normal seperti sebelumnya," ujarnya.
Di sisi lain, Pahala mengungkapkan nilai restrukturisasi kredit di BTN sudah mencapai Rp 26 triliun. Dengan demikian, dia memproyeksi restrukturisasi hingga akhir Juni 2020 bisa mencapai Rp 30 triliun.
Dia melanjutkan, pihaknya cukup beruntung karena 80% nasabah BTN merupakan nasabah berpendapatan tetap. Namun, sebanyak 60% nasabah itu didominasi masyarakat berpendapatan rendah.
(Baca: Dapat Bantuan Likuiditas, Ini Strategi BNI dan BTN untuk Genjot Kredit)
Sebelumnya, Pahala optimistis permintaan kredit di sektor perumahan masih akan tumbuh. Alasannya, sektor ini termasuk kebutuhan primer masyarakat.
Bahkan, ia meyakini, pertumbuhannya tak hanya di segmen KPR subdisi, melainkan juga KPR non-subsidi. "Per 29 Juni 2020, KPR nonsubsidi BTN tumbuh 30-40% dibandingkan Mei 2020. Artinya, pelonggaran PSBB disambut positif," ujarnya.
Adapun Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara menegaskan komitmen untuk menyalurkan kredit tiga kali lipat usai mendapatkan dana tambahan dari pemerintah. Ketua Himbara sekaligus Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sunarso mengungkapkan bank BUMN siap menyalurkan kredit hingga Rp 90 triliun.
"Kami rapat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan kesiapan Himbara mengembangkan dana yang ditempatkan pemerintah," kata Sunarso.
Dari penempatan dana pemerintah senilai Rp 30 triliun, BRI dan PT Bank Mandiri Tbk akan mendapatkan dana masing-masing Rp 10 triliun. Sedangkan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), masing-masing mendapat Rp 5 triliun.
Selain dari penempatan dana pemerintah, bank BUMN akan menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 60 triliun dari masyarakat. Sehingga, target penyaluran kredit sebesar 90 triliun bisa tercapai.
(Baca: Dapat Tambahan Kuota FLPP, BTN Optimistis Capai Target KPR Subdisdi)
