Pendiri Jababeka Buka Suara, Tak Ada Perubahan Kontrol Perusahaan
Namun, hingga perubahan kepengurusan itu, Jababeka belum mendapatkan rekomendasi. "Dan itu tidak diperoleh. Kami sebagai perseroan harus lihat perkembangannya. Kemudian ada gugatan dari pemegang saham," kata Yozua.
(Baca: Jababeka Terancam Default, OJK Kaji Dokumen Perubahan Pengurus)
Para penggugat menilai agenda kelima RUPST terkait pergantian pengurus perusahaan dibuat secara melawan hukum. Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (22/7), ada tujuh pemegang saham yang menggugat keputusan RUPST. Mereka secara total menguasai 4,92% saham KIJA.
Ketujuh pemegang saham KIJA tersebut yaitu Lanny Arifin yang menguasai 0,14% saham, Handi Kurniawan (0,34%), Yanti Kurniawan (0,34%), Wiwin Kurniawan (0,28%), Christine Dewi (1,23%), Richard Budi Gunawan (1,04%), dan PT Multidana Venturindo Kapitanusa (1,55%).
Ketujuh pemegang saham tersebut disebutkan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dengan Nomor Regristrasi Perkara 413/PDT.G/2019/PN.Jkt.Pst.
Dengan didaftarkannya gugatan tersebut, maka keputusan Agenda Kelima RUPST Jababeka tersebut belum berlaku secara efektif. "Sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," seperti dikutip dari surat keterbukaan informasi tersebut.
(Baca: Ditolak Tiga Mitra Kontraktornya, Jababeka Batal Ganti Direksi)
