Kementerian BUMN Pelajari Tuntutan Pegawai PT Pos untuk Rombak Direksi
"Kalau saya ingin tahu riilnya mana yang sebenarnya LPU yang disubsidi pemerintah, mana komersil, yang harus bersama sama kita capai untuk menyukseskan program perusahaan untuk bersaing dengan swasta," katan Akhmad ketika ditemui tengah-tengah aksi demo.
Secara kinerja, dirinya menganggap jajaran direksi tidak melakukan efisiensi di kalangan atas, padahal kalangan karyawan sudah merasakan adanya efisiensi. Mulai dari efisiensi uang lembur, uang makan, anggaran jasmani, dan rohani yang dikurangi.
Dia mengaku, demo digelar karena keterlambatan pembayaran gaji pegawai Pos Indonesia untuk bulan Februari sebagai puncak kecurigaan asosiasi terhadap buruknya pengelolaan perusahaan oleh direksi saat ini. Pembayaran gaji pegawai yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 1, untuk bulan ini dibayarkan pada tanggal 4.
Sebelumnya diberitakan bahwa kinerja Pos Indonesia pada 2018 jauh di bawah target. Perolehan laba pada 2018 diperkirakan hanya sekitar Rp 130 miliar dari target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar Rp 400 miliar. Perkiraan laba tersebut juga jauh di bawah capaian laba tahun 2017 yang sebesar Rp 355 miliar.
Direktur Keuangan dan Umum Pos Indonesia Eddi Santosa mengatakan, kecilnya perkiraan laba tahun buku 2018 karena Pos Indonesia melayani program Layanan Pos Universal yang merupakan penugasan dari pemerintah. "Persoalannya begini, Pos masih melayani Pos Universal, itu sebetulnya public service obligation (PSO)," kata Eddi di kantornya, Jakarta, awal Januari kemarin.
(Baca: Jalankan PSO, Laba Pos Indonesia Tahun 2018 Hanya Rp 130 Miliar)
