Pos Indonesia Klaim Sudah Lunasi Pembayaran Gaji yang Terlambat
Akhmad mengaku, hingga kini pihaknya masih belum mendapatkan informasi yang jelas dari manajemen terkait alasan penundaan pembayaran gaji pegawai ini. Dia masih mempertanyakan apakah karena arus kas (cash flow) perusahaan yang terganggu atau akibat demo SPPI pada 28 Januari lalu di Kantor Pusat Pos Indonesia, Bandung. "Sampai saat ini, audiensi kedua belah pihak belum ada titik temu," kata Akhmad.
Namun, Akhmad juga menambahkan, jika permasalah yang diusung oleh SPPI tidak hanya terkait keterlambatan gaji pegawai, mereka juga tidak puas terhadap tata kelola perusahaan oleh jajaran direksi saat ini selama 3 tahun terakhir. Menurutnya jajaran direksi saat ini membuat kinerja perusahaan menukik tajam.
Untuk itu, SPPI bersama karyawan Pos Indonesia berencana untuk menggelar aksi menyampaikan pendapat di muka umum pada Rabu (6/2). Berdasarkan undangan peliputan dan konferensi pers terkait acara tersebut, mereka berencana menggelar aksi dengan titik kumpul di Gedung Pos Ibukota Jakarta pada pukul 09.00 WIB.
(Baca: Pos Indonesia Dorong Anak Usahanya Masuk Pasar Modal pada 2020)
Mereka akan melanjutkan aksi orasi tersebut ke Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga pukul 15.00 WIB. Terakhir mereka akan melanjutkan orasi sekaligus audiensi di Istana Negara.
Sebelumnya diberitakan bahwa kinerja Pos Indonesia pada 2018 jauh di bawah target. Perolehan laba pada 2018 diperkirakan hanya sekitar Rp 130 miliar dari target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar Rp 400 miliar. Perkiraan laba tersebut juga jauh di bawah capaian laba tahun 2017 yang sebesar Rp 355 miliar.
Direktur Keuangan dan Umum Pos Indonesia Eddi Santosa mengatakan, kecilnya perkiraan laba tahun buku 2018 karena Pos Indonesia melayani program Pos Universal yang merupakan penugasan dari pemerintah. "Persoalannya begini, Pos masih melayani Pos Universal, itu sebetulnya public service obligation (PSO)," kata Eddi di kantornya, Jakarta, Rabu (9/1).
