Ombudsman dan YLKI Terima Keluhan dari Calon Pembeli Meikarta
Keluhan tersebut mempermasalahkan proses permintaan uang kembali (refund), sistem pemasaran yang merugikan, hingga tidak diperlakukannya konsumen dengan baik oleh agen pemasaran. Mustafa mengatakan, ketiga hal tersebut saling berkaitan.
(Baca: Pemprov Jabar Minta Bekasi Perbaiki RDTR yang Atur Kawasan Meikarta)
Mustafa mengatakan pengelolaan pemasaran Meikarta tidak berjalan dengan baik. Agen pemasaran Meikarta juga banyak yang direkrut melalui pihak ketiga. “Mereka kurang mengerti informasi terkait produk maupun prosedur teknis. Selain itu, jangkauan ke perusahaan juga terbatas karena sistem kerjanya hanya bersifat kontrak,” kata Mustafa.
Alhasil, konsumen kesulitan menanyakan informasi terkait produk Meikarta kepada para agen pemasaran tersebut. Terlebih, ketika ingin mengajukan proses refund. "Ketika konsumen mau mengajukan refund sangat sulit, bahkan sampai harus mengirim surat ke Lippo dengan tembusan YLKI," tutur dia.
(Baca: Selain Meikarta, Beberapa Proyek Kota Baru Kepung Jawa Barat)
Mustafa mengatakan YLKI meminta agar Lippo Group sebagai pengembang Meikarta menunda pemasaran sampai izin diterbitkan. Lippo tak boleh lagi berdalih jika pemasaran pra penjualan (pre-selling) merupakan hal yang biasa di dunia properti.
Sebab meski telah biasa dilakukan, alasan tersebut tetaplah pelanggaran aturan. "Jangan jadikan kebiasaan salah menjadi alasan pembenar terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan," kata Mustafa.
Sebelumnya Danang membantah jika iklan dan promosi yang disiarkan Lippo melanggar UU Rusun, sebagaimana peringatan yang disampaikan Ombudsman. Danang mengatakan, iklan dan promosi merupakan bagian dari pre-selling yang dilakukan bersamaan dengan pengajuan izin yang sedang dilakukan.
"Iklan itu memang paralel dengan izin-izin yang sedang kami ajukan dan itu tidak melanggar. Jadi ada perbedaan antara izin pembangunan dengan marketing, itu beda," kata Danang. (Baca: Lippo Bangun Meikarta, Kota Industri di Cikarang Meniru Shenzhen)
