Industri Penerbangan Butuh Insentif untuk Terhindar dari Kebangkrutan

"Sambil menunggu vaksin, maskapai mencoba bertahan atau kalau tidak kuat, ya berhenti. Perkiraan terbaik saya, tingkat okupansi pesawat hanya mencapai 30% hingga akhir tahun" ujarnya.

Pengamat penerbangan dari Indonesia Aviation Center Arista Atmadjati menilai, dukungan pemerintah terhadap industri penerbangan belum begitu besar. Sebab, masih banyak insentif yang seharusnya bisa diberikan kepada industri ini. Contohnya, relaksasi pajak impor suku cadang atau spare part pesawat.

(Baca: Kehilangan Empat Momentum Peak Season, Pendapatan Garuda Anjlok 90%)

"Lalu diskon pembayaran navigasi, parking fee landing, sampai hari ini tidak ada diskon," kata Arista.

Industri penerbangan memang tengah terpuruk, karena pandemi corona menyebabkan terjadinya penurunan drastis penumpang. Di saat yang bersamaan, biaya operasional tetap tinggi, sehingga berbagai langkah efisiensi dilakukan perusahaan.

Garuda Indonesia misalnya, telah mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 180 pilot, demi menjaga kesehatan keuangan.

Maskapai penerbangan lainnya, Lion Air Group, juga melakukan langkah serupa. Tercatat sebanyak 2.600 karyawan Lion Air Group tidak diperpanjang kontraknya.

"Langkah efisiensi dijalankan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis. Langkah ini diikuti oleh perampingan operasional, mengurangi pengeluaran, dan merestrukturisasi organisasi," kata Corporate Communications Strategic Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro, dalam siaran pers, Kamis (2/7).

(Baca: INACA Ramal PHK Maskapai Penerbangan Akan Terjadi pada September)