Hotel-hotel Berguguran Diterjang Pandemi Corona
(Baca: Gelombang Besar PHK Imbas Corona Menerpa Indonesia)
Krisis yang melanda sektor industri perhotelan dan restoran harus diterima karena pandemi Covid-19 dirasakan di seluruh belahan dunia. “Kita tidak mempersalahkan siapa-siapa, tetapi pemerintah sesuai tingkatan diharapkan mengambil langka-langka antisipasi sehubungan dengan ledakan pengangguran,” katanya.
Karena itu, potensi ledakan pengangguran akibat virus Corona memerlukan perhatian karena mengancam stabilitas negara. Menurut Eko, kalau orang-orang sudah kesulitan ekonomi, susah mencari makan, hura hara di depan mata. Inilah yang harus diantisipasi secara bersama-sama.
Saat ini, dari kapasitas 100 kamar, yang terisi hanya 5 kamar, 2 kamar. Bahkan, banyak hotel kosong. Data PHRI Sultra menyebutkan hotel bintang dan non bintang di Kota Kendari sebanyak 130, terdiri dari hotel bintang 30 dan 100-an hotel non-bintang.
Dari jumlah tersebut, kata Eko yang juga pemilik Hotel Cendana, tersedia 3.100 kamar dan 6.000 tempat tidur. Sedangkan karyawan yang menggantungkan hidup dari bisnis properti tersebut sekitar 2.000 orang.
Pendapatan Daerah Ikut Tergerus
Masalah di sektor perhotelan sudah berdampak ke penerimaan daerah. Sebagai contoh, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Maluku Utara menyatakan, pendapatan asli daerah (PAD) dari jenis pajak hotel, restoran, tempat hiburan dan sektor retribusi parkiran sudah turun.
Kepala BP2RD Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman di Ternate, Senin kemarin, membenarkan bahwa merebaknya wabah Covid-19 memangkas penerimaan pajak dan retribusi pemerintah kota. Sebab, penerimaan pajak bersumber dari PAD sangat turun, terutama pada jenis pajak hotel, restoran, hiburan termasuk parkir dan sektor retribusi.
(Baca: Hotel Enggan Layani Karantina Pasien Corona karena Ganggu Reputasi)
Oleh karena itu, Ahmad mengimbau masyarakat untuk bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran ovid-19. Harapannya, pendapatan daerah bisa stabil seperti semula dan pekerjaan kembali dilaksanakan.
Untuk PAD Ternate pada 2019 ditargetkan mencapai Rp153 miliar, tetapi tidak terealisasi. Sedangkan target 2020 baru mencapai 11,6 persen atau Rp13,2 miliar dari target Rp107 miliar. Padahal, Pemkot Ternate semula berencana mengubah sistem retribusi dalam pengelolaan sektor pajak guna menghindari kebocoran pada 2020.
