Bukan Aparat Hukum, Alasan Tito Tak Usut Rekening Kasino Kepala Daerah

Jika uang yang ditarik lebih besar dari batas yang telah ditentukan, maka pejabat harus bertransaksi  secara nontunai. Dia berharap MoU tersebut dapt membuat semua aliran dana dari pemerintah menjadi lebih mudah terpantau.

 “Sehingga semua aliran dananya bisa diketahui transfer dari pusat ini,” kata Tito.

(Baca: Jokowi Heran dengan Perilaku Kepala Daerah yang Cuci Uang di Kasino)

Kepala PPATK Kiagus Badaruddin mengatakan, pihaknya telah menyampaikan temuan terkait pencucian uang lewat kasino di luar negeri ini kepada aparat penegak hukum. Hanya saja, dia tak bisa mengungkapkan lebih lanjut proses yang saat ini dilakukan

Kiagus hanya berharap agar aparat bisa menindaklanjuti temuan PPATK terkait praktik cuci uang di kasino luar negeri oleh kepala daerah tersebut. 

PPATK sebelumnya menemukan ada beberapa kepala daerah yang diduga mencuci uang di kasino di luar negeri. Mereka diduga menempatkan dana yang signifikan dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar.