Pemuda Adat Pulang Kampung
Dibutuhkannya kehadiran pemuda, menurut Jacob, bukan hanya karena kekuatan fisik. Tapi lebih dari itu, karena pemuda dekat dengan teknologi, bisa mencari informasi, dan menyebarkan berita ke khalayak luas tentang sesuatu yang sedang terjadi di wilayahnya.
Oleh karenanya, BPAN membuat Gerakan Pemuda Pulang Kampung, memanggil pemuda adat untuk pulang kampung baik secara fisik maupun pemikiran. “Kalaupun pemuda harus keluar kota untuk belajar atau bekerja, mereka tetap bisa berkontribusi dengan ide-ide cemerlang untuk menjaga dan membangun kampungnya,” ujar Jacob.
BPAN juga membangun forum diskusi, mengajak pemuda melihat kondisi kampungnya. Kemudian dibuatlah sekolah adat. Di dalamnya mempelajari budaya, sejarah, konflik yang sedang terjadi, juga potensi yang kemungkinan muncul.
Sekolah adat pertama didirikan di Desa Landak, Kalimantan Barat. Kini, per Maret 2021, sudah ada 78 sekolah adat yang tersebar di seluruh nusantara. Selain itu, kegiatan berkebun dan bertani juga masuk dalam program BPAN.
Dengan kondisi masih rentannya peminggiran hak atas tanah dan hak-hak lainnya yang dialami masyarakat adat, adanya payung hukum yang bisa menaungi hak dan kewajiban masyarakat adat menjadi penting.
Menurut Jacob, seluruh pemuda adat di nusantara menantikan adanya Undang-Undang Masyarakat Adat. Dengan negara mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak yang melekat padanya, masa depan generasi muda adat pun bisa berlangsung dengan lebih baik. Bisa mewariskan tradisi bercocok tanam, pengetahuan mengelola sumber daya alam, mengelola wilayah adat, untuk kelangsungan kehidupan.
Hal ini tidak hanya bicara mengenai perut atau ekonomi semata. Indonesia memiliki warisan yang tidak ternilai. Di atas tanah, masyarakat bisa menanam, juga bisa menari. “Antara kebutuhan ekonomi dan budaya menyatu. Antara interaksi sosial dan ekonomi menyatu,” ujar Jacob.
