Bahas RUU Minerba, Presiden Jokowi dan DPR Dinilai Bohongi Rakyat

Peneliti Auriga Hendrik Siregar menilai pembahasan RUU Minerba secara kilat memiliki kesan balas utang budi selama proses kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres). Tidak hanya itu, RUU Minerba dinilai mengakomodir pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK) yang masa kontraknya akan habis.

“Kita tahu hampir semua perusahaan tambang membiayai Pilpres," ujar Hendrik. Apalagi,  beberapa perusahaan tambang besar akan habis kontraknya dalam waktu dekat.

(Baca: Percepatan Pembahasan RUU Minerba Dituding Terkait Hasil Pilpres)

Dalam proses pembahasan sebelumnya, Hendrik menyebutkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Minerba dikembalikan lantaran belum adanya harmonisasi antar kementerian. Bahkan pada rapat terakhir, Kementerian Perindustrian belum menandatangani DIM tersebut karena masalah perizinan yang tumpang tindih antar kementerian.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menilai substansi RUU Minerba cacat dari segi komposisi. Menurutnya, RUU Minerba hanya memfasilitasi pengusaha dan industri pertambangan.

“Jika seperti ini, DPR seperti hanya jadi industri legislasi yang memfasilitasi kepentingan oligarki,” kata Merah.

Tambahan pasal 115A menyebutkan, siapa pun, termasuk masyarakat terdampak, yang mencoba menolak dan tidak setuju dianggap menghalangi proses pertambangan bisa berhadapan dengan proses hukum alias dikriminalisasi.

Jatam mencatat, dalam tiga tahun terakhir terdapat 85 kasus warga yang dikriminalisasi karena mempertahankan hak-haknya berkonflik dengan perusahaan tambang.

Pembahasan RUU Minerba pun diharapkan dapat segera ditarik oleh pemerintah dan DPR. "Tarik dulu, diskusikan bersama dengan masyarakat," ujar Merah.

(Baca: Apresiasi Demonstrasi, Jokowi Bakal Temui Mahasiswa Jumat Besok)